GUNUNGSITOLI, Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Kepulauan Nias menggelar aksi damai massif selama tiga hari, mulai Rabu (23/9) hingga Jumat (25/9/2026) di lokasi proyek Revitalisasi SMAN Unggulan Sukma Nias. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pelaksanaan proyek bernilai sekitar Rp88 miliar.
Koordinator Lapangan aksi, Mikoz Zebua, menyampaikan bahwa upaya memperoleh penjelasan dari pihak terkait telah dilakukan sejak lama melalui penyampaian aspirasi, pemberitaan media, hingga surat-menyurat. Namun, belum ada penjelasan yang dinilai konkret dan memadai.
“Kami datang bukan untuk menghambat pembangunan. Kami meminta jaminan bahwa pembangunan yang menggunakan uang negara benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi, memenuhi standar mutu dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.” Ujarnya.
Aksi ini didasari sejumlah temuan di lapangan yang mencakup aspek teknis maupun administrasi antara lain dugaan penggunaan pasir dari kawasan sungai/muara, batu yang menyerupai batu kapur, pencampuran semen yang tidak konsisten, serta material timbunan yang belum jelas sumbernya. Masyarakat meminta bukti bahwa seluruh material telah disetujui dan diuji sesuai spesifikasi.
Selain itu ada pekerjaan pengecoran tiang (bored pile) dan dinding bangunan dinilai tetap dilakukan saat hujan. Pihak terkait diminta menjelaskan metode teknis yang digunakan beserta dokumen pendukungnya, di tambah lagi dengan kedalaman bored pile yang iduga belum sesuai desain. Massa meminta ditunjukkannya boring log, laporan pekerjaan, dan hasil pemeriksaannya.
Di proyek tersebut masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD secara lengkap. Inilah bukti lemahnya pengawasan di proyek yang berasal dari pajak rakyat itu
Kehadiran dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta konsultan pengawas/manajemen konstruksi dipertanyakan. Apakah setiap material yang masuk telah diperiksa dan terdokumentasi. Dinding pagar proyek sepanjang ±20 meter di tiga titik yang roboh, perlu penjelasan teknis penyebabnya.
Dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat sekitar adalah termasuk pengangkutan tanah timbun yang menimbulkan debu saat panas dan becek saat hujan, sungguh mengganggu pengguna jalan.
Penggunaan BBM bersubsidi untuk alat berat/kendaraan proyek diduga terjadi. Penegak hukum harus mampu memantau dan mengintai atas permainan yang melanggar undang-undang itu.
LSM KCBI menegaskan tidak bermaksud menghambat pembangunan. Yang diminta adalah ruang dialog terbuka dan klarifikasi berbasis data bukan sekadar pernyataan. Dokumen yang diminta mencakup kontrak, spesifikasi teknis, persetujuan material, hasil uji laboratorium, laporan pengawasan, dokumen pekerjaan, dan dokumen K3.
“Kalau seluruh pekerjaan sudah sesuai, tentu masyarakat juga harus mendapatkan penjelasan dan bukti administrasinya. Tetapi kalau ditemukan ketidaksesuaian, harus diperbaiki dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegas Mikoz Zebua.
Aksi berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 18.00 WIB. Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana, PPK, konsultan pengawas maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi. Ruang konfirmasi dan hak jawab tetap terbuka. Gunawan Hulu.
