BUNGO JAMBI – KPK NEWS INDO -Persoalan aset daerah Kabupaten Bungo kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari tunggakan pembayaran sewa ruko di kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pasar Bawah, dugaan 45 unit ruko bersertifikat hak milik atas nama pribadi, hingga belum jelasnya perkembangan kerja Panitia Khusus (Pansus) Aset dan Pendapatan Daerah DPRD Bungo.
Kepala BPKAD Bungo, M. Rahmat, sebelumnya mengungkapkan bahwa ratusan ruko dan kios di kompleks MPP telah berakhir masa kontraknya selama 25 tahun. Namun, kontribusi maupun pembayaran sewa yang seharusnya diterima Pemerintah Kabupaten Bungo disebut belum diterima.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah kondisi Gedung MPP yang berlokasi di Jalan H. Hanafi, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Bawah, terlihat tidak terurus dan terbengkalai, meskipun gedung tersebut disebut sebagai aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.
Di sisi lain, sejumlah pedagang yang menempati kios di dalam gedung mengeluhkan masih adanya pungutan sewa oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik toko atau kios pertama.
Seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya kepada awak media, Minggu (15/11/2026)
ia mengaku masih diminta membayar uang sewa kepada pihak tertentu meskipun ,menurut pemahamannya masa kontrak selama 25 tahun telah berakhir dan aset seharusnya kembali kepada pemerintah daerah.
Bahkan, pedagang tersebut mengaku mendapat tekanan apabila terlambat atau tidak membayar uang sewa.
“Kalau kami terlambat atau enggan membayar, kami diancam. Dibilang, kalau tidak mau bayar silakan keluar, karena masih banyak orang lain yang ingin menyewa tempat ini,” ungkapnya”
Sorotan lainnya tertuju pada dugaan 45 unit ruko yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama pribadi, sementara tanahnya disebut masih berstatus milik pemerintah daerah.
Agus Kabiro KPK News Indo, mendesak aparat penegak hukum agar menelusuri persoalan tersebut, terutama terkait dokumen kepemilikan, proses penerbitan sertifikat, serta kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
“45 unit ruko yang sudah disertifikat menjadi hak milik patut diusut oleh aparat penegak hukum agar persoalannya menjadi terang,” tegas sumber tersebut.
Sementara itu, pembentukan Pansus Aset dan Pendapatan Daerah di DPRD Bungo juga menjadi perhatian. Publik mempertanyakan sejauh mana hasil kerja pansus tersebut, termasuk langkah konkret yang telah dilakukan dalam menelusuri dan menyelesaikan persoalan aset daerah.
Para pedagang berharap Pemerintah Kabupaten Bungo segera melakukan penertiban dan memberikan kepastian mengenai status kepemilikan serta pihak yang berhak mengelola dan memungut biaya sewa kios.
Pemerintah daerah dan DPRD Bungo juga didesak membuka perkembangan penanganan persoalan aset tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bungo terkait keluhan pedagang, dugaan 45 sertifikat hak milik, maupun perkembangan penanganan melalui Pansus Aset Pendapatan Daerah
Persoalan ini membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, sehingga status aset daerah, legalitas sertifikat, serta hak pengelolaan dan penerimaan pendapatan daerah dapat diketahui secara jelas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.CEO
ASET PEMDA BUNGO JADI SOROTAN, TUNGGAKAN SEWA RUKO MPP BELUM SEPENUHNYA JADI PAD KABUPATEN ,JUGA DUGAAN 45 SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA PRIBADI DIPERTANYAKAN
