PERSKPKNEWS, LUWU, SULAWESI SELATAN — Sengketa lahan di wilayah pertambangan PT Masmindo Dwi Area (MDA), Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, kembali menjadi sorotan. Pihak ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan segera mengamankan objek tanah yang dilaporkan, mempertahankan kondisi status quo, serta mempertimbangkan penghentian sementara aktivitas perusahaan pada bidang tanah yang masih dipersoalkan.
Desakan tersebut disampaikan Dr. Basir Sagena, S.E., M.M., selaku ahli waris sekaligus pelapor, melalui surat resmi tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Selatan.
Surat tersebut berkaitan dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/1275/X/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 19 Oktober 2026.
Dalam permohonannya, Basir meminta penyidik Polda Sulsel turun langsung ke Desa Boneposi dan Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, untuk melakukan pemeriksaan serta pengamanan terhadap bidang tanah yang menjadi objek laporan.
Menurut pihak pelapor, langkah tersebut diperlukan guna mencegah perubahan kondisi fisik lahan, mengantisipasi potensi hilangnya barang bukti, serta menghindari kemungkinan bertambahnya kerugian selama proses hukum berlangsung.
Selain pengamanan objek perkara, Basir juga meminta penyidik menelusuri dan memeriksa sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan penguasaan serta penggunaan lahan oleh PT Masmindo Dwi Area.
Dokumen yang dimaksud meliputi dokumen lengkap Kontrak Karya PT MDA, bukti pembebasan lahan, dokumen pembayaran ganti rugi, persetujuan pemilik tanah yang berhak, serta peta bidang tanah yang menjadi dasar aktivitas perusahaan.
PERKEMBANGAN PENANGANAN LAPORAN
Permohonan tersebut disampaikan setelah pihak pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada 30 Oktober 2026.
Selanjutnya, pada 9 November 2026, Dr. Basir Sagena telah menjalani pemeriksaan klarifikasi oleh penyidik. Pada hari yang sama, penyidik juga mengambil keterangan dari saksi Yasir Tanduklangi.
Pihak ahli waris berharap proses penanganan laporan tersebut dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan kepemilikan maupun penguasaan tanah yang dipersoalkan.
LBH TOMBAK KEADILAN DORONG PENGAMANAN OBJEK PERKARA
Dukungan terhadap upaya pengamanan objek sengketa juga disampaikan LBH Tombak Keadilan melalui Muh. Jufri, C.JI.
Ia menyoroti pentingnya menjaga keutuhan objek perkara selama proses hukum berlangsung agar pemeriksaan tidak terhambat oleh perubahan kondisi fisik lahan maupun persoalan pembuktian.
“Jangan sampai proses hukum berjalan, tetapi objek yang sedang dipersoalkan justru terus berubah. Penyidik harus memastikan bukti tetap terjaga, dokumen diperiksa secara transparan, dan hak setiap pihak dihormati,” tegas Muh. Jufri.
LBH Tombak Keadilan mendorong Polda Sulsel agar menelusuri secara menyeluruh dasar penguasaan lahan, termasuk proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi yang dipersoalkan oleh pihak ahli waris.
CHEMAL RUSANDA: HUKUM HARUS DITEGAKKAN, JANGAN ADA OKNUM BERMAIN DALAM SENGKETA LAHAN
Sementara itu, Chemal Rusanda selaku paralegal LBH Tombak Keadilan, turut menyampaikan perhatian serius terhadap perkembangan sengketa lahan PT Masmindo Dwi Area tersebut.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini harus ditangani secara terbuka dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan situasi sengketa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Hukum harus ditegakkan. Jangan biarkan para oknum bersarang dan bermain di dalam kasus sengketa lahan PT Masmindo. Aparat penegak hukum harus berani mengungkap apabila ditemukan dugaan penyimpangan, siapa pun pihak yang terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Chemal Rusanda.
Ia juga mendorong Polda Sulawesi Selatan agar tidak hanya memperhatikan aspek administratif dalam penanganan laporan, tetapi turut memastikan perlindungan terhadap objek perkara dan hak-hak pihak yang berkepentingan.
Chemal berharap seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara independen, profesional, dan transparan sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang terlibat.
PUBLIK MENANTI LANGKAH KONKRET POLDA SULSEL
Sengketa lahan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, serta transparansi proses penguasaan dan pembebasan lahan di wilayah pertambangan.
Pihak ahli waris dan LBH Tombak Keadilan berharap Polda Sulsel dapat menindaklanjuti permohonan pengamanan objek perkara, memeriksa dokumen yang dipersoalkan, serta mempertimbangkan permintaan status quo sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Publik kini menantikan penjelasan dan tanggapan resmi dari Polda Sulawesi Selatan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Di sisi lain, PT Masmindo Dwi Area tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas persoalan yang disampaikan pihak pelapor. Setiap dugaan pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi hak seluruh pihak, serta memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses penyelesaian sengketa lahan.
PERSKPKNEWS
Menyuarakan Kebenaran, Mengawal Aspirasi Rakyat Demi Keadilan.
NARASUMBER: 1. Dr. Basir Sagena, S.E., M.M. – Dosen Universitas Indonesia dan Ketua Program Studi Pascasarjana Strategi Kajian Ilmu Kepolisian, selaku ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi.
2. Muh. Jufri, C.JI – LBH Tombak Keadilan.
3. Chemal Rusanda – Paralegal.
Editor: KPK TIPIKOR News Sul-Sel
