MENU MBG TOBOH BARU DISOROT WALI MURID! STANDAR DAPUR DIPERTANYAKAN, PENGAWASAN DIMINTA DIPERKETAT

PADANG PARIAMAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada pengelolaan dapur MBG di Toboh Baru, setelah muncul keluhan dari wali murid terkait menu makanan yang dinilai perlu dipastikan kembali kesesuaiannya dengan standar pengelolaan dan pemenuhan gizi.
Sorotan tersebut bukan persoalan sepele. Program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, sehingga kualitas bahan, komposisi menu, proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga distribusi semestinya menjadi perhatian utama.
Wali murid meminta agar pihak terkait melakukan pemeriksaan dan memberikan penjelasan secara terbuka apabila memang terdapat ketidaksesuaian antara menu yang disajikan dengan standar yang telah ditetapkan.
Terlebih, Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap SOP dalam pengelolaan MBG. Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 80–90 persen kasus keracunan yang dievaluasi berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP, termasuk persoalan penyimpanan bahan pangan, penerimaan bahan, pengaturan suhu, dan batas waktu konsumsi.
BGN juga telah memperketat standar higiene dan sanitasi dapur MBG. Pada September 2026, sekitar 1.200 dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) disebut telah dihentikan sementara dan diminta melakukan perbaikan.
Karena itu, sorotan terhadap dapur MBG Toboh Baru patut menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar polemik.
PERTANYAANNYA KINI: APAKAH MENU DAN TATA KELOLA DAPUR MBG TOBOH BARU SUDAH SESUAI STANDAR?
Jika sudah sesuai, publik tentu berharap ada penjelasan dan data yang dapat menepis keraguan wali murid.
Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, perbaikan harus dilakukan segera. Sebab tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Publik juga berharap pengawasan tidak berhenti pada satu dapur. Pemeriksaan berkala terhadap seluruh SPPG perlu dilakukan untuk memastikan program yang menggunakan anggaran negara tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan.
Wali murid menunggu jawaban. Publik menunggu transparansi. Dan anak-anak berhak mendapatkan makanan yang aman serta bergizi.