Pasaman, perskpknews | Mega proyek yang di kuasai oleh PT. Putra Harri Mandiri (PHM) sebesar Rp.42.768.588.000. Pengerjaan Perbaikan Jalan Bts Kota Payakumbuh – Sitingkai Seksi 1 dan PT. Aura Mandiri Sejahtera (AMS) sebesar Rp.23.663.500.000. Pengerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Bts Kota Bukittinggi – Bts Sumut sumber dana APBN Kemen PU BPJN Wil. 1 Sumbar konon di Dinas BMCK TR Sumbar dan Kab. Limapuluh Kota dan di daerah lainnya di Sumatera Barat, alamat kantor perusahaan ini di Kabupaten Pasaman Padang Sawah.
Lagi-lagi konon kabarnya anak mantan Ketua DPRD Kab. Pasaman periode 2019-2024 ini inisial DN sudah menguasai proyek APBD dan APBN di Sumbar.
Dan bermain tambang pasir Quarry diduga Izin Usaha Pertambangam (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Produksi (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun Izin Usaha Kelestarian Linganan (UKL) dan / Upaya Pelestarian Lingkungan (UPL) kuat dugaan izin Quarry Galian C di Tigo Nagari Kab. Pasaman tidak utuh izinnya.
Diberikan lokasi untuk pertambangan hanya sekian haktar lalu merambah ke wilayah lahan lainnya, ujar Iwan warga setempat, dan pelestarian lingkungan tidak ada ini berdekatan dengan Polsek Tigo Nagari ada apa ?saat di wawancara oleh awak media (12/09/26) imbuh Iwan kepada wartawan.
Aktivis Pemerhati Peduli Keadilan Nasional (P2KN) Roy Putra,SH kepada wartawan pada hari yang sama juga mengatakan, bahwa oknum kontraktor ini perlu dilihat siapa aktor di belakangnya, tidak mungkin dia di berikan proyek kalau tidak ada saling menguntungkan nonsense itu, apalagi APBN di tambah lagi dia sudah merambah proyek APBD di Sumbar ini ada mafia proyeknya, dulu kabarnya ada temuan BPK di DPRD Kab. Pasaman Perjalanan dinas 2019 – 2024 Ketuanya dari Partai Gerindra, proses hukumnya tidak jelas sampai sekarang kita akan kumpulkan data ini akan kita serahkan ke KPK agar di audit sumber kekayaannya tegas Roy.
Tim/Red
