KONAWE, PersKpkNews.com – Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara mulai menindaklanjuti dugaan tumpang tindih areal usulan program Perhutanan Sosial (PS) antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa dan KTH Konawe Tanimandiri di Kelurahan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis (19/11/2026).
Tindak lanjut tersebut dilakukan setelah KTH Peroa memenuhi undangan resmi Dinas Kehutanan Sultra untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen pendukung terkait riwayat penguasaan dan pengelolaan lahan yang menjadi objek perselisihan.
Dalam pertemuan itu, KTH Peroa menyerahkan sejumlah bukti administrasi, di antaranya surat keterangan pengelolaan yang diklaim telah dimiliki rumpun keluarga sejak 1998 serta Surat Keterangan Garapan (SKLG) yang diterbitkan Lurah Abuki pada 2010.
Putra, salah satu pemilik alas hak yang dipercaya rumpun KTH Peroa untuk mengungkap fakta terkait persoalan tersebut, mengatakan dokumen itu menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk melakukan verifikasi secara objektif terhadap kedua kelompok.
Selain dokumen administrasi, pihaknya juga memperlihatkan rekaman video yang diklaim memuat pengakuan salah seorang anggota KTH Konawe Tanimandiri terkait penerimaan uang muka sebesar Rp5 juta per orang dari pihak perusahaan.
Menurut Putra, rekaman tersebut juga memuat keterangan mengenai dugaan kesepakatan pembagian lahan seluas 10 hektare, dengan rincian 3,5 hektare untuk perusahaan dan 6,5 hektare untuk pihak yang disebut sebagai pemilik atau pengelola.
“Dugaan keterlibatan perusahaan ini perlu ditelusuri secara serius. Program Perhutanan Sosial diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan korporasi,” tegas Putra.
Ia mendesak Dinas Kehutanan Sultra menelusuri seluruh dugaan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian maupun konflik horizontal di tengah masyarakat.
Putra juga menegaskan akan terus mengawal persoalan bersama rumpun KTH Peroa. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, pihaknya berencana mendorong rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait di DPRD Kabupaten Konawe.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Karnado, S.Hut., M.Sc., menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan mengenai dua kelompok tani yang mengusulkan program Perhutanan Sosial pada wilayah yang diduga mengalami tumpang tindih.
Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kedudukan dan dasar penguasaan masing-masing kelompok sebelum proses pengajuan program dilanjutkan.
“Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencegah konflik di masyarakat, bukan justru memicu konflik. Kalau ada usulan yang berpotensi menimbulkan konflik, maka potensi konfliknya harus diselesaikan terlebih dahulu,” jelas Karnado.
Ia menerangkan, program Perhutanan Sosial ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menggantungkan kehidupan dan telah melakukan aktivitas pengelolaan di dalam kawasan hutan.
Hal tersebut, kata dia, harus dibuktikan melalui keberadaan tanaman, kebun, aktivitas pengelolaan maupun dokumen pendukung lainnya.
Dinas Kehutanan Sultra selanjutnya akan berkoordinasi dengan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) serta pihak terkait untuk menelaah kedudukan kedua kelompok tani.
Apabila berpotensi menimbulkan konflik, penyelesaian harus diprioritaskan melalui musyawarah kedua kelompok dengan melibatkan pemerintah setempat.
“Kalau memang diteruskan akan menimbulkan konflik, kami selesaikan dulu konfliknya. Kedua kelompok tani harus berembuk mencari solusi terbaik. Kalau belum selesai, proses Perhutanan Sosial bisa kami tunda sampai potensi konfliknya terurai,” tegasnya.
Karnado juga menjelaskan bahwa pengajuan Perhutanan Sosial saat ini masih berada pada tahap usulan. Proses berikutnya meliputi verifikasi administrasi oleh tim terkait di tingkat pusat, kemudian dilanjutkan verifikasi teknis di lapangan apabila persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi ketentuan.
Hasil verifikasi teknis nantinya menjadi dasar penentuan apakah usulan dapat diterima seluruhnya, sebagian, atau ditolak berdasarkan ketentuan dan kondisi faktual di lapangan.
Ia turut mengingatkan kedua kelompok tani agar menahan diri dan tidak melakukan pembukaan maupun pembakaran lahan pada areal yang diusulkan sebelum memperoleh legalitas atau persetujuan resmi.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan rumpun keluarga KTH Peroa, Hendra Bayu Habib, S.E., turut hadir untuk mendorong keterbukaan dan penyelesaian persoalan secara menyeluruh.
Ia meminta Dinas Kehutanan mengambil langkah komprehensif serta memberikan kejelasan mengenai dasar pengelolaan atas areal yang diperselisihkan.
Menurut Hendra Bayu, penyelesaian harus mengedepankan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan riwayat penguasaan lahan, dokumen administrasi, serta bukti pengelolaan yang berlangsung secara turun-temurun.
Ia berharap seluruh dokumen dan bukti yang telah diserahkan KTH Peroa dapat diperiksa secara objektif sebelum pemerintah mengambil keputusan terhadap kedua usulan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan final mengenai legalitas maupun penetapan areal usulan Perhutanan Sosial kedua kelompok tani.
Dinas Kehutanan Sultra menegaskan bahwa penyelesaian potensi konflik menjadi prioritas agar program Perhutanan Sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak justru melahirkan persoalan baru.
Laporan: Tim Redaksi
