Padang Pariaman — Senin, 23 Juni 2025
Puluhan ibu rumah tangga dari Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, menggelar aksi protes di kawasan Pasar Baru Kasang, Senin malam (23/6/2025) sekitar pukul 22.30 WIB. Aksi spontan ini dipicu keresahan warga atas maraknya operasional kafe malam yang dianggap merusak tatanan sosial dan moral masyarakat setempat.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Tutup Kafe Sekarang Juga!” dan “Kami Butuh Ketentraman, Bukan Hiburan Malam!”, massa mendatangi sejumlah kafe yang masih beroperasi hingga larut malam. Mereka menyuarakan penolakan terhadap aktivitas hiburan malam yang dinilai tidak sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.
> “Kami bukan anti usaha, tapi jangan usaha yang merusak generasi. Setiap malam musik keras, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, ini kampung, bukan kota hiburan,” tegas Yulidar (47), salah satu tokoh warga yang memimpin aksi.
Menurut warga, sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah kafe mulai menjamur di sekitar Pasar Baru Kasang. Operasional kafe-kafe ini kerap berlangsung hingga dini hari, disertai dentuman musik keras dan aktivitas yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan adat.
Situasi sempat memanas saat beberapa pemuda dari pihak kafe mencoba berdialog, namun ditolak oleh massa yang sudah terlanjur emosi. Aparat dari Polsek Batang Anai turun ke lokasi untuk meredam ketegangan dan menghindari potensi bentrokan fisik.
Kapolsek Batang Anai, Iptu Hendri Maulana, menyatakan pihaknya akan segera memanggil para pemilik kafe guna dimintai klarifikasi.
> “Kami akan memediasi warga dan pengusaha kafe. Namun kami juga imbau agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan mengikuti jalur hukum,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Nagari Kasang maupun Pemerintah Kecamatan Batang Anai terkait tuntutan warga. Beberapa kafe malam tampak menutup lebih awal malam ini, diduga mengantisipasi kemungkinan aksi susulan.
Aksi ini menjadi peringatan keras dari masyarakat kepada pemerintah dan pelaku usaha bahwa aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan norma lokal berpotensi memicu gejolak sosial. Warga mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas sebelum situasi berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
@ilyaldi — TPK Tipikor News
