Ketua Golkar Padang Pariaman, Asmadi Basir dan KPK TIPIKOR Kritik Tajam Keputusan KPU Gelar Acara di Istana Seafood

Padang Pariaman –09-1-2025

Ketua DPD Golkar Padang Pariaman, Asmadi Basir, melontarkan kritik keras terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman yang menggelar acara di Istana Seafood, sebuah tempat yang diketahui milik tim sukses 01, Haji Kenek. Keputusan tersebut dianggap mencederai netralitas KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Masyarakat sangat kecewa dengan kejadian ini. Netralitas KPU sepertinya pupus. Bagaimana mungkin lembaga sekelas KPU tidak mempertimbangkan aspek independensi dalam memilih lokasi acara?” ujar Asmadi Basir saat diwawancarai.

Menurut Asmadi, alasan KPU yang menyatakan tidak ada tempat lain di Padang Pariaman untuk menyelenggarakan acara tersebut adalah dalih yang tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa banyak tempat yang layak dan netral untuk dijadikan lokasi acara.

“Anggaran untuk acara di Istana Seafood itu cukup besar, dan itu dibayar menggunakan uang negara, bukan uang pribadi. Seharusnya KPU lebih bijaksana dalam mengelola anggaran dan menjaga integritas sebagai lembaga netral,” tambahnya.

Keputusan ini juga menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis lembaga swadaya masyarakat  Ketua Tim KPK TIPIKOR Asma Khairawati S.Pd  juga menyampaikan kritikanya harusnya hal ini tidak dilakukan KPU Karena mencederai demokrasi kita ,ungkap Asma Khairawati S.Pd. Banyak pihak menilai langkah KPU ini merusak kepercayaan publik terhadap independensi dan profesionalisme mereka dalam mengawal proses demokrasi.

Beberapa media lokal turut mengangkat isu ini, menunjukkan keresahan masyarakat yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas KPU Padang Pariaman.

“Kami menuntut penjelasan resmi dari KPU. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam pelaksanaan pemilu mendatang,” tutup Asmadi.

Kejadian ini memicu desakan agar KPU lebih berhati-hati dalam membuat keputusan, terutama yang dapat menimbulkan persepsi keberpihakan. Netralitas KPU sebagai lembaga pemilu adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.(TC)