PROYEK PELEBARAN JALAN PETANI PONTIANAK SENILAI RP973 JUTA DISOROT! APH DIMINTA PERIKSA PUPR, DUGAAN TEKNIS PENGECORAN DIPERTANYAKAN
PONTIANAK, 29 Oktober 2026 kpktipikor news
Proyek lanjutan pelebaran Jalan Petani, Kecamatan Pontianak Kota, yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, menjadi sorotan publik. Proyek yang menggunakan anggaran APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp973.465.300 tersebut memunculkan pertanyaan terkait metode pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan di lapangan.

Sorotan muncul setelah adanya dugaan bahwa pada bagian pekerjaan pengecoran beton, tulangan besi tidak terlihat sebagaimana yang dipertanyakan oleh warga. Sebaliknya, terdapat dugaan penggunaan kayu cerucuk yang disebut-sebut difungsikan sebagai penopang atau pengganti tulangan beton.
Kondisi tersebut perlu diklarifikasi oleh pihak pelaksana maupun Dinas PUPR Kota Pontianak. Apakah metode yang diterapkan sudah sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak? Apakah penggunaan material tersebut memang diperbolehkan dalam perencanaan konstruksi yang telah ditetapkan?

Seorang warga menyayangkan kondisi tersebut dan mempertanyakan ketahanan konstruksi apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai perencanaan.
“Kalau konstruksinya tidak sesuai spesifikasi, tentu kita khawatir terhadap ketahanan beton ke depannya. Apalagi anggarannya hampir Rp1 miliar. Uang negara harus digunakan untuk pekerjaan yang benar-benar berkualitas,” ungkap warga tersebut.
ANGGARAN HAMPIR RP1 MILIAR, MUTU PEKERJAAN WAJIB DIBUKTIKAN
Nilai kontrak yang mencapai Rp973 juta bukanlah jumlah kecil. Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari kesesuaian material, metode pelaksanaan, volume pekerjaan, mutu beton, hingga hasil akhir konstruksi.
Namun, dugaan yang berkembang di lapangan tidak dapat langsung dijadikan kesimpulan bahwa proyek tersebut melanggar ketentuan. Diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan penyebabnya serta langkah perbaikan yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
KEMANA KONSULTAN PENGAWAS DAN TANGGUNG JAWAB PUPR?
Pelaksanaan proyek konstruksi membutuhkan pengendalian mutu dan pengawasan yang memadai. Karena itu, peran konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat teknis terkait perlu mendapat perhatian.
Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai metode pengecoran yang digunakan, spesifikasi tulangan atau elemen konstruksi yang dipersyaratkan, hasil pemeriksaan mutu beton, serta kesesuaian pekerjaan dengan gambar perencanaan.
Publik juga berhak memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan proyek yang dibiayai dari APBD tersebut.
APH DIMINTA TURUN TANGAN, PERIKSA DAN AUDIT SESUAI KEWENANGAN
Atas dugaan persoalan teknis tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta melakukan penelaahan dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Pemeriksaan diharapkan tidak hanya melihat hasil akhir pekerjaan, tetapi juga menelusuri dokumen kontrak, spesifikasi teknis, laporan pengawasan, volume pekerjaan, serta realisasi penggunaan anggaran.
Selain itu, instansi pemeriksa yang berwenang dapat diminta melakukan audit atau pemeriksaan teknis sesuai tugas dan kewenangannya untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran pekerjaan.
Jika ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara atau memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dinas PUPR Kota Pontianak diminta memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai metode pelaksanaan pengecoran beton pada proyek lanjutan pelebaran Jalan Petani tersebut. Penjelasan juga diperlukan dari PPK dan konsultan pengawas agar pertanyaan publik mengenai kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran tidak dibiarkan tanpa jawaban.
Uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Proyek dengan nilai hampir Rp1 miliar harus menghasilkan konstruksi yang memenuhi standar, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif. Pemeriksaan yang objektif diperlukan untuk memastikan kualitas, konstruksi sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan APBD.
Red Tim investigas
