Tim Satgas SIRI Amankan DPO TPPO Asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Pontianak 22 November 2026 kpktipikor news

 

Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama Tim Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Tim Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. DPO tersebut diamankan pada Sabtu 21 November 2026 pukul 22.30 WIB di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Identitas Buronan yang diamankan, yaitu:
Nama/Inisial : Wati Sarimin
Tempat lahir : Medan
Usia/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 April 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Utama Sakti V RT 01/RW 07, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat

Adapun Wati Sarimin merupakan Terpidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.
Hal itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pid.Sus/2021 tanggal 23 April 2021 dengan amar putusan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Saat diamankan, Terpidana Wati Sarimin bersikap kooperatif sehingga pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, terpidana dititipkan sementara di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian diserahterimakan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pontianak.
Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan.

Jakarta, 22 November 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Ungkap ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Tri Sutrisno S.H., M.H. / Kabid Media dan Kehumasan