Pontianak Senin 5 Oktober 2026 kpktipikor news
Aspirasi DPR RI untuk Masyarakat Diduga Tak Berjalan Maksimal, BWSK I Kalbar Diminta Buka Hasil Pengawasan dan Evaluasi Proyek
Pelaksanaan pembangunan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3GAI) di sejumlah wilayah kecamatan kakap desa sungai udang jeruruju besar dan sungai kupah
Kabupaten Kubu Raya kini menjadi sorotan tajam tim investigasi. Proyek yang diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur irigasi, mendukung produktivitas pertanian, serta mendorong perekonomian masyarakat tersebut justru menuai keluhan terkait dugaan buruknya kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan.
Berdasarkan hasil peninjauan tim investigasi serta informasi yang dihimpun dari sejumlah masyarakat setempat, ditemukan beberapa kondisi bangunan yang patut mendapat perhatian serius. Mulai dari struktur yang dilaporkan mengalami keretakan, pintu air yang rusak hingga tidak berfungsi, sampai bagian penahan aliran air yang diduga tidak dikerjakan secara maksimal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai standar mutu pekerjaan, pengawasan teknis, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program P3GAI di kecamatan kakap desa sungai udang jeruju besar dan. Sungai kupah Kabupaten Kubu Raya.
Sangat disayangkan apabila pembangunan yang bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru menunjukkan indikasi kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah selesai dikerjakan. Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mengurangi fungsi bangunan dan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
PENGAWASAN BWSK I KALBAR DIPERTANYAKAN
Dugaan persoalan kualitas pekerjaan tersebut turut menyoroti peran Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Kalimantan Barat dalam memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai instansi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, BWSK I Kalimantan Barat diharapkan mampu menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, sejauh mana pemeriksaan kualitas diterapkan, serta bagaimana tindak lanjut terhadap laporan kerusakan di lapangan.
Jangan sampai pekerjaan fisik hanya dinyatakan selesai secara administratif, sementara kondisi bangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan teknis dan kebutuhan masyarakat.
Tim investigasi mempertanyakan apakah seluruh tahapan pengawasan, mulai dari proses pelaksanaan, pemeriksaan mutu material, pengendalian kualitas konstruksi hingga pemeriksaan hasil akhir, telah dilakukan secara optimal.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu menjelaskan langkah korektif yang akan diambil, termasuk kemungkinan perbaikan terhadap bangunan yang terbukti mengalami kekurangan mutu.
TIM INVESTIGASI DATANG KE KANTOR, KONFIRMASI BELUM MENDAPAT KEJELASAN
Untuk mendapatkan informasi yang berimbang, tim investigasi berupaya melakukan konfirmasi langsung dengan mendatangi kantor BWSK I Kalimantan Barat pada Senin. Kedatangan tersebut bertujuan meminta kesempatan bertemu dengan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) melalui petugas resepsionis.
Tim bermaksud menyampaikan sejumlah temuan lapangan sekaligus meminta penjelasan resmi mengenai dugaan kerusakan bangunan P3GAI, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab instansi terhadap kualitas pekerjaan yang menjadi keluhan masyarakat.
Namun, hingga berita ini disusun, tim investigasi menyatakan belum memperoleh kepastian jadwal pertemuan maupun tanggapan resmi atas permohonan koordinasi tersebut.
Belum adanya kepastian tersebut tentu membuat sejumlah pertanyaan terkait kondisi proyek masih belum terjawab. Meski demikian, pihak BWSK I Kalimantan Barat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan dan klarifikasi agar persoalan ini dapat diungkap secara objektif.
ASPIRASI DPR RI JANGAN BERHENTI PADA PEMBANGUNAN FISIK
Program P3GAI yang berkaitan dengan aspirasi DPR RI diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang infrastruktur irigasi dan aktivitas pertanian.
Namun, tujuan program tersebut tentu tidak cukup hanya diukur dari jumlah bangunan yang berhasil diselesaikan. Kualitas konstruksi, fungsi bangunan, ketepatan spesifikasi teknis, serta keberlanjutan manfaatnya juga harus menjadi perhatian utama.
Jika benar terdapat bangunan yang baru selesai dikerjakan tetapi sudah mengalami keretakan, pintu air rusak, atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kondisi tersebut perlu segera diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan teknis.
Masyarakat berhak mengetahui apakah pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan, apakah pemeriksaan mutu sudah dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan.
BWSK I KALBAR DIMINTA JANGAN TUTUP MATA
Tim investigasi mendesak BWSK I Kalimantan Barat agar memberikan penjelasan terbuka dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah titik pembangunan P3GAI di kecamatan kakap Kabupaten Kubu Raya yang dilaporkan mengalami kerusakan.
Pemeriksaan lapangan secara langsung dinilai penting untuk memastikan penyebab keretakan, kerusakan pintu air, maupun persoalan struktur lainnya. Hasil pemeriksaan tersebut juga perlu menjadi dasar penentuan langkah perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi teknis atau ketentuan kontrak.
Transparansi dalam pengawasan merupakan bagian penting dari akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Setiap pekerjaan yang dibiayai oleh uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi mutu, fungsi, maupun manfaatnya.
BWSK I Kalimantan Barat juga diharapkan menjelaskan apakah terdapat mekanisme pemeriksaan dan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai serta bagaimana masyarakat dapat menyampaikan laporan apabila menemukan kerusakan.
Tim investigasi menegaskan bahwa sorotan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong adanya keterbukaan dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, penanganan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
MASYARAKAT MENUNGGU BUKTI, BUKAN SEKADAR JANJI
Masyarakat Kubu Raya tentu mengharapkan pembangunan P3GAI dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat kerusakan yang belum tertangani.
Oleh sebab itu, BWSK I Kalimantan Barat diminta segera memberikan penjelasan resmi, membuka ruang dialog dengan masyarakat, serta menindaklanjuti laporan kerusakan melalui pemeriksaan teknis yang transparan.
Pihak pelaksana juga perlu memberikan keterangan mengenai kualitas pekerjaan dan langkah yang akan ditempuh apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kekurangan dalam pelaksanaan proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari BWSK I Kalimantan Barat terkait temuan dan keluhan yang disampaikan tim investigasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BWSK I Kalimantan Barat
Tim investigasi
