Labuan, KPK tipikor news – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG Caringin Labuan 004 menuai kritik tajam terkait dugaan pengabaian kearifan lokal
dan minimnya pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat dalam operasionalnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap ekonomi lokal dan hilangnya identitas kuliner daerah.
Ketua badan pembinaan potensi keluarga besar Banten endang golok menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, termasuk melalui penyerapan produk UMKM lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan secara tegas mewajibkan seluruh pelaksana MBG untuk memprioritaskan penggunaan produk dan bahan pangan dari pelaku UMKM lokal di sekitar wilayah operasional dapur. Namun, laporan yang diterima menunjukkan bahwa Dapur MBG Caringin Labuan 004 belum sepenuhnya mengimplementasikan arahan ini.
Salah satu keluhan utama adalah kurangnya pemanfaatan bahan baku lokal. Padahal, wilayah Caringin Labuan memiliki potensi produk pertanian dan perikanan yang melimpah dan dapat mendukung keberlanjutan pasokan dapur MBG.
Penggunaan bahan baku dari luar daerah atau pemasok besar, jika memang terjadi, akan mencederai semangat program yang ingin menciptakan perputaran ekonomi lokal.
Roni selaku warga lokal menambahkan Pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto
benar-benar menekankan hal ini pada saat merancang program MBG ini. “Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,
Beberapa survei sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menunjukkan bahwa 64 hingga 65 persen UMKM pemasok berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG,
menandakan manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha lokal. Namun, masih ada laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah responden menilai pemasok MBG di wilayah mereka sama sekali tidak melibatkan UMKM lokal.
Kepala BGN telah menegaskan sanksi tegas bagi SPPG yang terbukti mengabaikan atau menolak produk UMKM lokal, termasuk kemungkinan penghentian sementara operasional dapur. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa
program MBG benar-benar memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, baik dari sisi gizi maupun ekonomi. Diharapkan Dapur MBG Caringin Labuan 004 dapat segera berbenah dan mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi lokal serta pelestari kearifan kuliner daerah.
RED.MARDI
KABIRO KAB.PANDEGLANG.
