Heboh Di Grup Peduli Bungo, Rumah Dinas Camat Di Beberapa Kecamatan Tak Pernah Di Tepati

KPK Tipikor News Jambi – Masyarakat Kabupaten Bungo dibuat geram. Isu rumah dinas camat di beberapa kecamatan di kabupaten bungo , yang tak pernah ditempati mencuat deras di grup media sosial Peduli Bungo, memicu perdebatan sengit dan gelombang kritik keras terhadap pemerintah daerah.

Publik menilai, rumah dinas yang seharusnya menjadi fasilitas penunjang kinerja camat justru berubah menjadi monumen pemborosan anggaran. Dana APBD yang mestinya untuk kesejahteraan rakyat malah “terkubur” dalam bangunan yang kosong dan tidak difungsikan.

Buya Taspari, dan hasan ibrami mantan  anggota DPRD Provinsi Jambi dua  tokoh masyarakat yang vokal di ruang publik, lantang menyoroti masalah ini rumah dinas yang tidak di huni .

Rumah dinas camat di beberpa  kecamatan tidak pernah ditempati, padahal listrik, air, dan fasilitas lainnya dibiayai negara. Ini jelas-jelas pemborosan, rakyat rugi, pemerintah diam,” tegasnya.



Buya taspari dan  hasan ibrahim mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ,Ia mendesak Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn. untuk segera turun tangan.

Bupati harus Segera memerintahkan Inspektorat mengaudit penggunaan dana rumah dinas ini. Jangan sampai ada ruang gelap dalam pengelolaan anggaran publik,” ujarnya lagi.



Kekesalan publik semakin memuncak karena hingga kini tak ada satupun camat maupun pejabat Pemkab Bungo yang berani memberi klarifikasi. Diamnya pemerintah justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutupi.

Masyarakat dan aktivis menilai, kondisi ini mencerminkan betapa lemahnya komitmen transparansi di tubuh birokrasi daerah. Rumah dinas yang mangkrak bukan hanya simbol pemborosan, tetapi juga potret buruk tata kelola anggaran di Kabupaten Bungo.

“Kalau rumah dinas saja dibiarkan mangkrak, bagaimana mungkin rakyat percaya bahwa APBD dikelola dengan benar? Ini soal akuntabilitas dan kejujuran pejabat publik,” sindir seorang aktivis yang ikut bersuara di grup tersebut.

Kini, bola panas ada di tangan Bupati. Publik menunggu langkah konkret: berani melakukan audit total, atau sekadar membiarkan isu ini tenggelam bersama rumah dinas yang berdiri bisu tanpa fungsi.

Tim