Padang Pariaman, 17 September 2025 – Kekecewaan warga Nagari Tarok berubah menjadi tanda tanya besar yang mengguncang nurani publik. Saat masyarakat sudah bersiap menyampaikan langsung aspirasi dan keluhannya kepada Bupati, sang pemimpin daerah justru tidak muncul tanpa penjelasan memadai.
Lebih menyakitkan lagi, Bupati ternyata diketahui hadir dalam acara pelepasan rombongan umrah PT Al Hidayah di Sungai Sariak, VII Koto, yang dikelola oleh Nurdin Tk. Sutan, S.Pd.I — tokoh lokal yang dikenal dekat dengan lingkungan kekuasaan. Momen itu menimbulkan pertanyaan tajam: apakah kepentingan warga dikalahkan oleh kedekatan personal dan agenda privat?
“Ini bukan soal kecewa saja. Ini soal harga diri rakyat. Kami datang ingin bicara soal masalah nagari, bukan ajak pesta. Tapi justru Bupati lebih memilih hadiri acara privat milik travel,” ujar salah satu tokoh muda Tarok.
Acara pelepasan jemaah umrah tersebut bukan kegiatan pemerintah, bukan agenda resmi negara, melainkan agenda bisnis dan pribadi, yang secara substansi tak lebih urgen dari keluh kesah rakyat di nagari yang menanti perubahan. Fakta bahwa Bupati meluangkan waktu untuk itu, sementara absen dari pertemuan dengan warganya sendiri, menorehkan luka dan mempertebal kesan bahwa pemimpin lebih memilih tampil di panggung popularitas ketimbang turun ke medan realitas.
> “Kalau benar beliau keluar daerah, kenapa bisa hadir di Sungai Sariak? Jangan main alasan. Ini rakyat, bukan boneka,” ujar warga lainnya dengan nada tinggi.
Tak ada satu pun pernyataan resmi dari Pemkab hingga saat ini untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran Bupati di Tarok. Diamnya pihak pemerintah justru menambah spekulasi dan kecurigaan, bahwa keputusan hadir di acara umrah tersebut sarat kepentingan personal dan politis.
Pertanyaan publik kini menguat:
Apakah pemerintah daerah hanya hadir untuk seremoni, bukan untuk solusi?
Apakah rakyat hanya dihitung ketika ada kepentingan politik?
Siapa yang sebenarnya lebih penting: rakyat yang memilih, atau tokoh yang dekat dengan kekuasaan?
Warga Tarok menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Mereka menuntut klarifikasi terbuka dan itikad baik dari pemerintah daerah, serta mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat bukan warisan, tapi amanah yang harus dijaga — bukan disia-siakan demi citra atau kepentingan kelompok.Aldiyas@kpktipikornews
