Padang, 2 Mei 2025 – Ratusan pensiunan karyawan PT Pos Indonesia menggelar aksi damai di depan Kantor Pos Indonesia Cabang Utama Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, pada Jumat pagi (2/5). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai merugikan para pensiunan serta tuntutan pemenuhan hak-hak mereka yang belum dipenuhi hingga saat ini.
Dalam orasinya, Ketua DPW II P2Pos (Perkumpulan Pensiunan Pos) wilayah Sumbar-Riau-Kepri, Syahril, menyampaikan bahwa kebijakan yang diterapkan PT Posind Logistik Indonesia, anak perusahaan PT Pos Indonesia, telah mengabaikan kesejahteraan para pensiunan.
“Kami menuntut agar Direktur Utama dan jajaran direksi PT Posind Logistik Indonesia diganti karena tidak berpihak kepada pensiunan,” tegas Syahril di hadapan para peserta aksi dan awak media Radar Berita Indonesia.
Ia juga menyuarakan sejumlah hak yang belum jelas keabsahannya, seperti tunjangan pangan, tunjangan perbaikan penghasilan, BPJS, serta uang duka bagi keluarga pensiunan yang wafat.
“Kondisi kami sangat memprihatinkan. Saat pensiunan di tempat lain menikmati masa tua dengan tenang, kami masih harus turun ke jalan memperjuangkan hak kami,” tambahnya.
Selain menuntut hak-hak dasar, para pensiunan juga meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana pensiun. Mereka mencurigai adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana tersebut, yang seharusnya digunakan untuk menunjang kehidupan para pensiunan.
“Kami sudah bekerja puluhan tahun membesarkan perusahaan ini. Tapi ketika pensiun, kami merasa seperti dilupakan,” ujar Abdul Muis, mantan kepala cabang PT Pos Indonesia di Sumatera Barat.
Para peserta aksi juga mengungkapkan bahwa mereka telah berulang kali mencoba menghubungi manajemen pusat melalui surat dan permintaan audiensi, namun tidak kunjung mendapat tanggapan memadai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Pos Indonesia maupun PT Posind Logistik Indonesia terkait aksi dan tuntutan para pensiunan.
Para pensiunan memberikan waktu tujuh hari kerja kepada manajemen untuk merespons secara resmi. Bila tidak ada tindak lanjut, mereka menyatakan siap melakukan aksi lanjutan ke kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung.
Mereka juga berharap pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI, dapat turun tangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan. (red )
