Perskpknews.com, JAKARTA — Sengketa lahan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA), anak perusahaan PT Indika Energy Tbk, kembali menjadi perhatian publik. Keluarga besar ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi secara resmi menyampaikan klarifikasi sekaligus mendesak keterbukaan dokumen Kontrak Karya (KK) tahun 1998 yang menjadi salah satu dasar kegiatan pertambangan perusahaan tersebut.
Dalam keterangan tertulis tertanggal Jumat (20/11/2026), pihak ahli waris menegaskan bahwa persoalan yang mereka perjuangkan bukan sekadar menyangkut kompensasi pembebasan lahan, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas tanah keluarga yang saat ini dilaporkan tengah diproses melalui jalur hukum di Polda Sulawesi Selatan.
Pihak keluarga menilai perlu adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat kepemilikan tanah, dokumen alas hak, serta batas-batas wilayah yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Masmindo Dwi Area.
Ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi berpandangan bahwa keberadaan Kontrak Karya sebagai dasar kegiatan pertambangan tidak secara otomatis menghapus hak kepemilikan tanah masyarakat yang memiliki alas hak dan riwayat penguasaan yang sah.
Menurut pihak keluarga, legalitas perizinan pertambangan dan legalitas kepemilikan tanah merupakan dua aspek hukum berbeda yang harus diperiksa berdasarkan dokumen autentik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar itu, mereka meminta seluruh dokumen yang menjadi landasan penguasaan dan pemanfaatan lahan diperiksa secara transparan, termasuk riwayat kepemilikan tanah yang diklaim telah ada sebelum aktivitas pertambangan berlangsung.
Persoalan tersebut sebelumnya juga telah dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan keterangan pihak ahli waris, dalam forum tersebut terdapat kesepakatan agar PT Masmindo Dwi Area menyerahkan salinan dokumen Kontrak Karya tahun 1998 secara utuh untuk kepentingan pencocokan data dan pemeriksaan wilayah yang dipersoalkan.
Dr. Basir, selaku ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi, menegaskan bahwa hasil pembahasan dalam forum DPRD tersebut perlu ditindaklanjuti secara nyata oleh perusahaan.
“Kesepakatan RDP Komisi D DPRD Sulawesi Selatan harus benar-benar dilaksanakan oleh PT Masmindo Dwi Area secara terbuka dan bertanggung jawab. Kami membutuhkan kejelasan wilayah kontrak serta riwayat kepemilikan tanah keluarga agar semuanya dapat diperiksa secara objektif,” tegas Basir.
Menurutnya, keterbukaan dokumen merupakan langkah penting untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah kontrak dan objek tanah yang dipersoalkan.
Selain mendorong penyelesaian melalui lembaga legislatif, pihak ahli waris juga menyampaikan perkembangan laporan hukum yang telah diajukan ke Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan keterangan pihak keluarga yang merujuk pada informasi penyidik, penanganan laporan tersebut disebut telah berlanjut hingga tahap pengiriman surat pemanggilan resmi kepada pihak-pihak terlapor untuk dimintai keterangan.
Pihak ahli waris berharap seluruh pihak yang dipanggil dapat memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan maupun dokumen yang diperlukan dalam proses pemeriksaan.
“Laporan polisi ini sedang berjalan sesuai kewenangan penyidik Polda Sulawesi Selatan. Kami berharap seluruh pihak yang dipanggil dapat bersikap kooperatif dan memberikan keterangan serta dokumen secara transparan,” ujar Basir.
Keluarga juga menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan langkah hukum tersendiri yang diajukan atas kepentingan hukum ahli waris Abd. Salam Abadi Tanduklangi, bukan laporan yang berasal dari pihak-pihak dalam forum RDP maupun RDPU Komisi III DPR RI.
Dalam klarifikasinya, pihak ahli waris turut meluruskan informasi mengenai luasan objek lahan yang menjadi persoalan.
Mereka menyebut adanya informasi mengenai klaim lahan sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Namun, menurut pihak keluarga, objek yang mereka persoalkan berkaitan dengan wilayah Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area yang dinilai memiliki keterkaitan dengan riwayat penguasaan tanah keluarga.
Perbedaan informasi mengenai luasan dan batas objek tersebut dinilai perlu dijelaskan melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh.
Pemeriksaan yang dimaksud mencakup pencocokan peta wilayah Kontrak Karya, batas-batas bidang tanah, serta dokumen alas hak yang dimiliki masing-masing pihak.
Dengan demikian, kejelasan objek yang dipersoalkan diharapkan tidak hanya didasarkan pada keterangan sepihak, tetapi melalui pembuktian dokumen dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Di tengah berlangsungnya persoalan tersebut, pihak ahli waris menegaskan bahwa perjuangan hukum yang mereka lakukan bukan bertujuan menghambat investasi maupun pembangunan proyek pertambangan emas Awak Mas.
Sebaliknya, mereka berpandangan bahwa investasi yang sehat dan berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum, transparansi dokumen, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Pihak keluarga juga meminta perusahaan memberikan ruang pemeriksaan terhadap riwayat kepemilikan dan alas hak yang mereka klaim telah dimiliki sejak sebelum aktivitas pertambangan berlangsung.
Menurut mereka, penyelesaian persoalan tanah harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan seluruh dokumen dan keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Kini, penyelesaian persoalan tersebut menjadi perhatian, terutama terkait tindak lanjut kesepakatan RDP Komisi D DPRD Sulawesi Selatan dan perkembangan penanganan laporan di Polda Sulawesi Selatan.
Pihak ahli waris berharap PT Masmindo Dwi Area dapat menunjukkan keterbukaan dengan menyerahkan dokumen Kontrak Karya tahun 1998 sebagaimana disampaikan dalam forum RDP.
Di sisi lain, mereka meminta penyidik Polda Sulawesi Selatan menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keluarga besar Abd. Salam Abadi Tanduklangi menilai bahwa kejelasan dokumen, pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, serta keterbukaan seluruh pihak merupakan langkah penting untuk menemukan titik terang atas persoalan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai tuntutan ahli waris tersebut masih memerlukan konfirmasi dan tanggapan dari pihak PT Masmindo Dwi Area maupun Polda Sulawesi Selatan.
Sumber berita: Dr. Basir
Editor: Redaksi KPK Tipikor News Sul-Sel
