KONAWE, PersKpkNews.com – Perselisihan dugaan klaim ganda areal yang diusulkan dalam program Perhutanan Sosial (PS) di Kelurahan Abuki, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), kini memasuki babak baru. Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa resmi meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan verifikasi lapangan dan klarifikasi terhadap objek areal yang diperselisihkan dua kelompok.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 02/KTH/XI/2026 tertanggal 13 November 2026, yang diterima Dinas Kehutanan Sultra pada Senin (16/11/2026).
Surat itu diserahkan langsung Ketua KTH Peroa, Amal Ridwan, kepada perwakilan Dinas Kehutanan Sultra, Lukman. Langkah tersebut ditempuh setelah pihak KTH Peroa mengaku belum memperoleh konfirmasi tindak lanjut dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Laiwoi.
Amal mengatakan, permohonan tersebut bertujuan memperoleh kepastian mengenai dugaan tumpang tindih klaim atas satu objek areal yang menjadi lokasi pengajuan program Perhutanan Sosial.
“Kami berharap Dinas Kehutanan membentuk tim untuk turun langsung ke lapangan, memeriksa persoalan ini, serta memanggil kedua kelompok yang terlibat,” ungkap Amal.
Ia juga meminta agar proses penyelesaian memiliki tenggat waktu yang jelas sehingga persoalan tidak berlarut-larut dan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Sementara itu, Lukman, perwakilan Dinas Kehutanan Sultra yang menerima surat tersebut, mengaku belum memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan substantif terkait permohonan KTH Peroa.
“Yang bisa menjelaskan itu kecuali Pak Kadis. Nanti mungkin beliau akan menunjuk siapa yang bisa menjelaskan terkait surat itu,” ujarnya.
Meski demikian, Lukman menyatakan surat tersebut dapat diteruskan kepada pimpinan. Namun, ia belum dapat memastikan langkah konkret yang akan diambil oleh Dinas Kehutanan.
Di tempat yang sama, Ketua HMI Cabang Konawe, Rifaldi, mengatakan kehadirannya dalam penyerahan surat tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap proses penyelesaian persoalan agar mendapat perhatian serius dari instansi berwenang.
Ia mendorong Dinas Kehutanan Sultra segera memfasilitasi audiensi kedua kelompok, melakukan verifikasi langsung terhadap objek areal, serta memastikan proses penetapan penerima persetujuan Perhutanan Sosial berjalan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Prinsipnya, saya tidak hadir untuk membenarkan salah satu kelompok ataupun menyudutkan pihak tertentu. Saya hadir untuk mengawal proses penyelesaian agar berjalan secara adil, objektif, dan sesuai aturan hukum,” tegas Rifaldi.
Menurutnya, verifikasi secara terbuka dan objektif menjadi langkah penting untuk menghindari kesalahpahaman serta mencegah persoalan administratif berkembang menjadi konflik di masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan substantif dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai tindak lanjut permohonan KTH Peroa.
Laporan: Tim Jurnalis
