MUARA BUNGO, JAMBI – Sorotan Media KPK News Indo. Pelaksanaan pembangunan proyek Taman Pedestrian Sri Sudewi dan Taman Pusparagam di wilayah Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, menjadi perhatian terkait dugaan penggunaan material galian C yang belum diketahui secara jelas asal-usul maupun kelengkapan dokumen perizinannya.
Dugaan tersebut menjadi perhatian karena setiap kegiatan pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun swasta, semestinya mengutamakan penggunaan material konstruksi yang berasal dari usaha pertambangan berizin dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan material hasil pertambangan tanpa izin bukan hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tata kelola sumber daya alam, serta potensi kerugian negara apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.
Ketua DPP LSM Peduli Sosial dan Lingkungan Hidup, BG Agus Syafrial, meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia menilai, seluruh kontraktor yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di Kabupaten Bungo harus memastikan bahwa material yang digunakan memiliki asal-usul yang jelas serta dilengkapi dokumen perizinan yang sah.
Menurutnya, proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
“Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memperindah wajah Kabupaten Bungo justru menimbulkan persoalan baru karena diduga menggunakan material yang tidak jelas legalitasnya. Kami meminta seluruh kontraktor memastikan bahwa material galian C yang digunakan benar-benar berasal dari tambang yang memiliki izin resmi,” tegas BG Agus Syafrial.
Ia juga meminta agar pihak pelaksana proyek Taman Pedestrian Sri Sudewi dan Taman Pusparagam Muara Bungo dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai sumber material yang digunakan, termasuk identitas pemasok, lokasi pengambilan material, serta dokumen perizinan pertambangan yang dimiliki pemasok tersebut.
Sorotan terhadap ketentuan hukum pertambangan
Sebagaimana diketahui, kegiatan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
Ketentuan Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang.
Oleh karena itu, legalitas sumber material perlu menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Namun, dugaan penggunaan material dari sumber yang tidak berizin tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran asal material, dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.
Bupati Bungo diminta memberikan imbauan kepada seluruh kontraktor
Dalam kesempatan tersebut, BG Agus Syafrial secara khusus meminta kepada Bupati Bungo, H. Dedy Putra, agar memberikan imbauan dan arahan kepada seluruh kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Bungo.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan material konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bungo tidak hanya mengejar target penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas, kelestarian lingkungan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Kami meminta kepada Bapak Bupati Bungo, H. Dedy Putra, agar mengimbau seluruh kontraktor di Kabupaten Bungo supaya tidak menggunakan material galian C yang tidak memiliki izin. Gunakanlah material dari sumber yang legal, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ungkapnya.
Minta instansi terkait melakukan pengecekan
Selain meminta perhatian Bupati Bungo, DPP LSM Peduli Sosial dan Lingkungan Hidup juga berharap dinas terkait, pengawas proyek, serta aparat penegak hukum dapat melakukan pengecekan terhadap sumber material yang digunakan dalam kedua proyek tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen pemasok, legalitas usaha pertambangan, bukti pengangkutan material, serta kesesuaian penggunaan material dengan dokumen kontrak pekerjaan.
Apabila nantinya ditemukan bukti adanya penggunaan material dari kegiatan pertambangan tanpa izin, pihak berwenang diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
BG Agus Syafrial menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghambat pembangunan di Kabupaten Bungo. Sebaliknya, pengawasan tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap pembangunan yang taat hukum, transparan, serta tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.
“Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi asal-usul materialnya tidak diperhatikan. Kami ingin pembangunan Kabupaten Bungo benar-benar berjalan sesuai aturan. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab, baik pemerintah, kontraktor, pemasok material maupun pihak pengawas,” tutupnya.
**DPP LSM Peduli Sosial dan Lingkungan Hidup berharap persoalan ini mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait demi terciptanya pembangunan Kabupaten Bungo yang bersih, transparan, bertanggung jawab, serta berwawasan lingkungan.CEO
DIDUGA Gunakan Material Galian C Tak Berizin, Proyek Taman Pedestrian Sri Sudewi dan Taman Pusparagam Muara Bungo Jadi Sorotan
