Teluk Pakedai, 18 September 2026
Insiden kerusakan infrastruktur yang parah di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, bukan sekadar persoalan teknis konstruksi yang ambruk.
Dari sudut pandang analisis kebijakan publik, fenomena ini membuka ruang evaluasi kritis terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Ketika perbaikan jalan dan jembatan vital terpaksa dilakukan oleh warga secara swadaya, bahkan menggunakan material bekas renovasi sekolah serta tenaga tanpa upah hal ini mengindikasikan adanya disfungsi birokrasi dan potensi anomali dalam distribusi anggaran publik.
Dalam kerangka tata kelola yang baik (good governance), terdapat tiga pilar utama yang patut dipertanyakan dalam kasus Desa Kuala Karang:
1-Kelalaian Pengawasan Anggaran:
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) semestinya diproyeksikan untuk pemeliharaan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat.
Ketika fasilitas publik dibiarkan rusak hingga membahayakan nyawa, ada indikasi lemahnya fungsi kontrol internal.
2-Transparansi Sumber Daya:
Penggunaan material sisa renovasi SMP setempat untuk menambal jalan umum menunjukkan minimnya transparansi alokasi belanja modal desa. Publik berhak tahu ke mana larinya pos anggaran pemeliharaan infrastruktur yang semestinya.
3-Eksploitasi Partisipasi Masyarakat:
Gotong royong adalah nilai luhur bangsa, namun jika partisipasi sukarela warga dimanfaatkan untuk menutupi kewajiban finansial pemerintah desa (tanpa adanya upah atau dukungan anggaran yang layak), maka hal ini berubah menjadi bentuk pengabaian tanggung jawab struktural oleh penguasa desa.
Solusi Kebijakan Sistematis dan Berkelanjutan:
Untuk mendorong perubahan yang konstruktif dan mencegah terulangnya krisis serupa di daerah lain,
langkah-langkah kebijakan berikut harus segera diambil:
Audit Menyeluruh dan Independen: Inspektorat Kabupaten Kubu Raya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) wajib turun tangan melakukan audit investigatif terhadap laporan pertanggungjawaban (Lpj) Dana Desa Kuala Karang.
Penguatan Mekanisme Pengawasan Berbasis Komunitas:
Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen masyarakat sipil secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan fisik agar anggaran tepat sasaran.
Intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten:
Mengingat kapasitas fiskal desa yang terbatas atau adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus mengambil alih penanganan darurat infrastruktur melalui pos anggaran darurat atau Bantuan Keuangan khusus.
Pertanyaan Reflektif ?
Bagaimana kita dapat memastikan bahwa partisipasi aktif dan keikhlasan warga dalam membangun desa tidak terus-menerus dieksploitasi oleh pihak-pihak berwenang yang abai terhadap akuntabilitas publik?
Sumber Berita:
Warga Desa Kuala Karang & Investigasi Awak Media.
Editor/Jurnalis:
ABAH#perskpknews.com
