Padang,perskpknews – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Andromeda Ballroom,Hotel Mercure,Kota Padang, Rabu pagi 13/05/26.Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol.Gatot Tri Suryanta,serta ketua bhayangkari daerah sumbar dan Pejabat Utama Polda,perwakilan BPKP wilayah Sumbar, Mitra serta seluruh anggota tim SPPG dari berbagai satuan kerja.
Rakor ini bertujuan mengevaluasi kinerja SPPG selama ini, menyusun langkah kerja terpadu, serta memperkuat peran kepolisian dalam mendukung program pemerintah daerah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya di lingkungan internal Polri dan masyarakat sekitar wilayah hukum Polda Sumbar.
Dalam arahannya, Kapolda Sumbar menegaskan bahwa pemenuhan gizi bukan hanya urusan kesehatan semata, melainkan tanggung jawab bersama demi terciptanya sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan berprestasi.
“SPPG harus bergerak aktif, terintegrasi, dan tepat sasaran. Kita punya tanggung jawab besar: pertama, menjamin gizi yang baik bagi seluruh personel dan keluarga besar Polri agar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap prima. Kedua, berperan aktif membantu pemerintah daerah menurunkan angka stunting dan masalah gizi buruk di Sumatera Barat,” tegas Kapolda.
Ia juga meminta seluruh jajaran SPPG untuk bekerja secara terstruktur, menyusun jadwal kegiatan rutin, serta melakukan pemantauan berkala. Kapolda mengingatkan agar program yang dijalankan tidak sekadar seremonial, tapi memberikan dampak nyata.
“Jangan ada lagi kegiatan yang berhenti di tengah jalan. Pastikan setiap bantuan, penyuluhan, maupun pelayanan gizi sampai ke tangan yang berhak. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, TNI, dan instansi terkait harus dipererat, agar penanganan masalah gizi berjalan cepat dan efektif,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Pengawas PIC YKB pada dapur SPPG Polri se Sumatera Barat, Dola Indrayani Putri, SE, CRM, CPS,FRMP dalam arahannya mengatakan,”program ini amanah besar, jangan sampai ada celah penyimpangan, pemborosan, atau ketidaktepatan sasaran”.Tugas utama kami adalah mengawal agar pelaksanaan MBG sesuai regulasi,standar gizi dan prosedur yang ditetapkan.
Pengawasan tidak hanya administratif, tapi turun ke lapangan, cek langsung kualitas makanan, keamanan pangan, hingga ketepatan jumlah penerima manfaat, tegasnya.
Seluruh pengadaan bahan baku, operasional SPPG, hingga pembayaran Mitra harus lengkap dokumen nya, wajar harganya, dan bebas dari pungutan liar. Segera benahi kendala yang sering ditemukan, buka akses laporan masyarakat, aduan, dan masukan. Pengawas harus berjalan beriringan, terpadu dan berkelanjutan,ujarnya.
Rakor ditutup dengan pemberian cendera mata oleh Kapolda kepada ketua pengawas PIC SPPG Polri wilayah sumbar dan perwakilan BPKP wilayah sumbar, serta penyusunan rencana aksi bersama, pembagian tugas tim, dan penandatanganan komitmen kerja. Diharapkan, ke depan SPPG Polda Sumbar semakin tangguh dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang sehat, sejahtera, dan bebas dari masalah gizi buruk serta stunting.
#HM
