Bungo –Selasa, 24/02/2026, KPK NEWS INDO. Sejumlah relawan yang tergabung dalam komunitas Relawan Darah Bungo menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bungo melalui Komisi III DPRD setempat agar menurunkan biaya pengolahan darah di Unit Pengelola Darah (UPD) serta meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian darah kepada masyarakat.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi III DPRD Bungo dan pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan itu, para relawan menilai tingginya biaya pengolahan darah di UPD saat ini memberatkan masyarakat, khususnya pasien dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan transfusi darah secara rutin.
Koordinator Relawan Darah Bungo, Ade G. Putra, menyampaikan bahwa selama ini para pendonor dengan sukarela menyumbangkan darah tanpa dipungut biaya. Namun di sisi lain, keluarga pasien masih harus menanggung biaya pengolahan darah yang dinilai cukup tinggi.
“Kami memahami bahwa ada biaya operasional seperti uji laboratorium, penyimpanan, dan distribusi. Tetapi kami berharap ada kebijakan yang lebih meringankan masyarakat, terutama pasien yang membutuhkan transfusi berkala,” ujarnya dalam forum audiensi.
Ade juga meminta Pemda melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan darah di UPD, termasuk transparansi terhadap komponen biaya yang dibebankan kepada pasien. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Transparansi ini penting supaya masyarakat tahu rincian biaya yang dibayarkan. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan tetap terjaga,” tambahnya.
Selain persoalan biaya, Relawan Darah Bungo turut menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap pendistribusian darah. Mereka meminta adanya sistem monitoring yang lebih ketat berbasis digitalisasi untuk memastikan darah yang tersedia benar-benar disalurkan secara tepat sasaran, sesuai kebutuhan medis, serta mencegah potensi penyalahgunaan.
Para relawan menilai bahwa sistem digital akan membantu pencatatan stok darah secara real time, mempermudah pelacakan distribusi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan darah di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bungo, Tamrin, yang sekaligus memimpin jalannya rapat, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi para relawan. Ia juga berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Bupati Bungo dan instansi terkait.
“Evaluasi terhadap struktur biaya dan mekanisme distribusi darah akan menjadi perhatian kami dalam waktu dekat. Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan adil,” ujarnya.
Relawan Darah Bungo berharap, melalui dialog dan kerja sama yang baik antara PMI, masyarakat, dan pemerintah daerah, akan lahir kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya bagi pasien yang sangat membutuhkan layanan transfusi darah secara berkelanjutan.
Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan donor darah secara sukarela, sembari mendorong perbaikan sistem agar lebih transparan, terjangkau, dan akuntabel demi kepentingan kemanusiaan.
Relawan Darah Bungo Desak Pemda Turunkan Biaya Pengolahan dan Perketat Pengawasan Distribusi
