KONAWE, PersKpkNews.com – Fakultas Hukum Universitas Lakidende dan YLBH Anawonua Keadilan Lembaga Adat Tolaki (LAT) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk meningkatkan akses hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu, di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Penandatangan ini Diselengarakan diaula Fakultas Hukum Universitas Lakidende dan disaksikan oleh mahasiswa Fakultas Hukum lainnya, Pada Jumat 13 Februari 2026.
“Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” kata Dr. Rahmanuddin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Lakidende.
MoU ini mencakup beberapa aspek, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lakidende akan terlibat dalam kegiatan YLBH Anawonua Keadilan, seperti memberikan bantuan hukum dan melakukan penelitian tentang isu-isu hukum yang relevan.
“Kami berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Universitas Lakidende dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dr. Sabri Guntur SH.,MH, Sekretaris YLBH Anawonua Keadilan bersama Khalid Usman,SH,.MH direktur YLBH Ana Wonua Keadilan LAT.
YLBH Anawonua Keadilan juga akan membentuk pos-pos hukum di beberapa desa untuk meningkatkan akses hukum bagi masyarakat.
“Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan akademisi untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat,” jelas Dr. Sabri Guntur.
Kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hukum adat di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam konteks KUHP baru.
“Kami akan bekerja sama dengan Universitas Lakidende untuk meningkatkan kesadaran hukum adat dan mengembangkan regulasi yang relevan,” tambah Dr. Rahmanuddin.
Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lakidende dan YLBH Anawonua Keadilan merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses hukum bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu.
Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Universitas Lakidende dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
YLBH Anawonua Keadilan juga akan membentuk pos-pos hukum di beberapa desa untuk meningkatkan akses hukum bagi masyarakat. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses hukum.
Kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hukum adat di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam konteks KUHP baru. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum adat dan mengembangkan regulasi yang relevan.
Laporan: Aby Razak
