Jakarta, Praktik penambangan ilegal di Indonesia terus menjadi sorotan tajam. Aktivitas ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah tindak pidana serius yang secara terang-terangan melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
Penambangan ilegal memiliki dampak multidimensional yang merugikan. Dari aspek hukum, jelas melanggar pasal-pasal krusial dalam UU Minerba yang mengatur perizinan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan. Tanpa izin yang sah, setiap aktivitas penambangan adalah ilegal.
Lebih dari itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat masif. Kerusakan hutan, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati adalah konsekuensi nyata dari aktivitas penambangan tanpa standar dan pengawasan yang memadai. Secara ekonomi, negara dirugikan miliaran rupiah akibat hilangnya potensi pajak dan royalti dari sumber daya alam yang dieksploitasi secara ilegal.
!UU Minerba secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang membantu atau memfasilitasi kegiatan penambangan ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti, siapa pun yang memberikan perlindungan, dukungan, atau bahkan menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal ini, secara hukum dapat dikategorikan sebagai pihak yang ikut serta dalam kejahatan. Hal ini mencakup individu, korporasi, hingga oknum-oknum yang seharusnya menjadi penegak hukum.
Pertanyaan mengenai keterlibatan oknum penegak hukum dalam melindungi atau mem-backup tambang ilegal menjadi isu krusial. Jika terdapat bukti kuat bahwa aparat penegak hukum terlibat aktif dalam melindungi, menikmati hasil, atau bahkan memfasilitasi kegiatan penambangan ilegal, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik berat.
Meskipun secara terminologi hukum pidana tidak secara langsung menggunakan istilah “premanisme” untuk aparat yang menyalahgunakan wewenang, namun tindakan mereka yang secara terang-terangan melindungi kejahatan, memeras, atau melakukan intimidasi demi keuntungan pribadi dari aktivitas ilegal, memiliki karakteristik dan dampak yang mirip dengan tindakan premanisme, yaitu penggunaan kekuasaan atau pengaruh secara tidak sah untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan kekerasan atau ancaman.
Tindakan oknum penegak hukum yang melindungi tambang ilegal tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik dan melemahkan supremasi hukum. Mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan, justru menjadi bagian dari mata rantai kejahatan itu sendiri.
Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk tidak pandang bulu dalam menindak pelaku penambangan ilegal, termasuk oknum-oknum yang berada di balik layar dan melindungi praktik-praktik terlarang ini. Penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah kunci untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut dan mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. tim
