Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga, menyusul terungkapnya dugaan megakorupsi yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun. Dalam pernyataannya usai meresmikan Layanan Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu (26/2/2025), Prabowo menyatakan bahwa kasus tersebut sedang ditangani dengan serius.
“Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua,” ujar Prabowo. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan membersihkan praktik korupsi dan menegakkan kepentingan rakyat. “Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah di Pertamina Patra Niaga. Para tersangka antara lain Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional), dan Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping). Mereka diduga terlibat dalam impor minyak mentah yang merugikan Negara
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat praktik korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun per tahun, dan jika dihitung selama lima tahun (2018-2023), total kerugian mencapai Rp968,5 triliun. “Rp190 triliun itu satu tahun, itu saja. Jadi nanti pelaksanaannya ini 5 tahun. Dari tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun. Silakan aja hitung berapa,” jelas Burhanuddin.
Kasus ini mencakup berbagai modus operandi, termasuk pengabaian pasokan minyak dalam negeri dan keputusan impor minyak mentah melalui persekongkolan antara pejabat Pertamina dan broker. Selain itu, ditemukan praktik pengoplosan BBM dari Pertalite menjadi Pertamax yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pemerintah berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa para pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal, serta mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan.
