Tuban – Jatim / perskpknews.com
Rabu,4 september 2024
Penangkapan 12 anggota Kumpulan Penghimpun Organ Rakyat Indonesia (KPORI) oleh Polres Tuban adalah tindakan brutal yang mencerminkan pengkhianatan terhadap kebenaran dan hukum negara. Penahanan ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang secara terang-terangan melanggar prosedur hukum dan mengabaikan suara rakyat yang sah.
Ketua Umum KPORI, Margoyuwono, dengan lantang menuduh Polres Tuban sebagai institusi yang telah hilang arah dan hanya menjadi alat kekuasaan yang bersekongkol untuk mempertahankan konstitusi palsu. “Apa yang dilakukan Polres Tuban adalah tindakan pengecut, menahan orang-orang yang berjuang demi kebenaran, demi bangsa ini. Mereka lebih memilih melindungi tambang-tambang ilegal dan mengabaikan surat tugas resmi yang telah kami koordinasikan dengan semua pihak, termasuk Presiden dan Kapolri,” ujar Margoyuwono dengan tegas.
**Penegakan Hukum yang Pincang: Polres Tuban Membela Konstitusi Palsu**
KPORI, sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memperbaiki aturan negara, tidak akan tinggal diam melihat hukum dipermainkan. Margoyuwono menegaskan bahwa surat tugas yang dipegang oleh anggota KPORI adalah sah dan diketahui oleh berbagai lembaga tinggi negara. Namun, Polres Tuban justru dengan angkuhnya memilih untuk tidak mengakui keabsahan surat tersebut, lebih memilih untuk melindungi konstitusi yang mereka yakini, yang tidak lain adalah UUD 1945 palsu.
“Polres Tuban telah menunjukkan sikap anti-kebenaran. Mereka tidak hanya menolak mengakui keabsahan surat tugas kami, tetapi juga dengan sengaja mendukung konstitusi palsu yang telah menghancurkan negara ini sejak era Soeharto. Ini adalah penghinaan terhadap seluruh perjuangan Bung Karno dan rakyat Indonesia,” seru Margoyuwono.
**KPORI Menegaskan Perlawanan: Tidak Akan Mundur Selangkah Pun**
Margoyuwono menyatakan bahwa KPORI tidak akan gentar menghadapi ancaman dan intimidasi dari Polres Tuban. Sebaliknya, penangkapan ini justru menjadi pemicu perlawanan yang lebih besar dari KPORI untuk menegakkan kebenaran konstitusi yang sejati. KPORI menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun dari misi mereka untuk meluruskan kekeliruan tata kelola negara yang telah berlangsung puluhan tahun.
“Jika Polres Tuban berpikir bahwa dengan menahan anggota kami mereka bisa menghentikan perjuangan kami, mereka salah besar. Justru inilah awal dari perlawanan yang lebih besar. Kami akan terus maju, menuntut keadilan dan kebenaran, dan kami tidak akan berhenti sampai konstitusi yang sejati kembali ditegakkan di negara ini,” tegas Margoyuwono dengan penuh keyakinan.
**Polres Tuban Harus Bertanggung Jawab: Siap Menanggung Segala Konsekuensi**
Margoyuwono dengan tegas menyatakan bahwa Polres Tuban harus siap menanggung segala konsekuensi dari tindakan mereka yang tidak berdasar. Ia memperingatkan bahwa KPORI akan secara resmi meminta legalitas dari seluruh instansi pemerintah mulai Rabu, 4 September 2024. Jika Polres Tuban tidak segera mengoreksi kesalahan mereka, maka segala dampak negatif yang timbul dari kemandekan aturan yang berujung pada kerusuhan adalah tanggung jawab penuh Polres Tuban.
“Polres Tuban telah membuka kotak Pandora dengan tindakan mereka. Jika negara ini mengalami kekacauan akibat tindakan mereka, maka Polres Tuban harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kami tidak akan ragu untuk memaksa mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka yang salah,” ujar Margoyuwono dengan nada keras.
**Kesimpulan: KPORI Siap Bertempur, Polres Tuban Akan Dihukum Sejarah**
Margoyuwono menutup pernyataannya dengan seruan keras kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit dan melawan ketidakadilan yang telah merusak negara ini. Polres Tuban, dalam pandangan KPORI, telah melakukan dosa besar dengan memilih berada di pihak yang salah dalam sejarah bangsa ini.
“Kami akan bertempur hingga akhir. Polres Tuban, dengan segala kesombongannya, akan dihakimi oleh sejarah. Mereka yang mengkhianati kebenaran tidak akan pernah menang,” tutup Margoyuwono dengan penuh ketegasan.
red.
