KPKmews-Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Pasaman Barat menyampaikan keprihatinan dan kritik keras terhadap rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD Pasaman Barat dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar), yang menurut pemberitaan hanya dihadiri sekitar 15 persen dari total anggota DPRD.
Kondisi tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam pelaksanaan fungsi representasi rakyat. Sebagai lembaga legislatif yang memperoleh mandat langsung dari masyarakat, DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk hadir serta menjalankan tugas-tugasnya secara maksimal.
Ketua Umum SEMMI Pasaman Barat, ODI EKA SAPUTRA, menegaskan bahwa rendahnya kehadiran anggota DPRD dalam agenda penting daerah tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa.
“Kami menilai ketidakhadiran mayoritas anggota DPRD dalam rapat paripurna merupakan bentuk kurangnya tanggung jawab terhadap amanah rakyat. Masyarakat Pasaman Barat membutuhkan wakil rakyat yang hadir, bekerja, dan memperjuangkan kepentingan daerah, bukan sekadar hadir saat momentum politik berlangsung,” tegas ODI.
SEMMI Pasaman Barat meminta pimpinan DPRD Pasaman Barat untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab rendahnya tingkat kehadiran tersebut. Selain itu, Badan Kehormatan DPRD harus melakukan evaluasi terhadap anggota yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
“Kami mengingatkan bahwa DPRD adalah lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat. Oleh karena itu, setiap anggota dewan harus menunjukkan komitmen, disiplin, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terus menurun akibat rendahnya keseriusan dalam menjalankan fungsi kelembagaan,” lanjut ODI.
SEMMI Pasaman Barat berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan kontrol sosial terhadap kebijakan serta kinerja lembaga pemerintahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Yrs