Tulang Bawang Barat baru-baru ini menjadi sorotan setelah viralnya isu distribusi solar subsidi di SPBU Way Kenanga, Indraloka Atas. Isu ini melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam proses distribusi tersebut. Metode yang digunakan, yaitu menggunakan drum untuk menyalurkan solar di tingkat desa, dinilai lebih efisien dan efektif oleh beberapa pihak.
Distribusi solar subsidi ini dilakukan dengan melibatkan Bumdes, yang tampaknya telah beradaptasi dengan metode penggunaan drum sebagai wadah distribusi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran solar di desa-desa sekitar.
Saat dikonfirmasi melalui aplikasi pesan WhatsApp, salah satu pengawas SPBU memberikan tanggapan terkait isu ini. Komunikasi tersebut berlangsung pada pukul 16:45 WIB dan berlangsung kurang lebih 3 menit 40 detik. Manajer SPBU, yang diidentifikasi sebagai S, menanyakan tentang izin perekaman di area SPBU, menekankan bahwa SPBU tersebut adalah area yang aktif dengan banyak orang yang beraktivitas.
Tanggapan dari manajer SPBU S menunjukkan ketidaksepakatan terhadap aktivitas perekaman yang dilakukan di SPBU tersebut. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman dan penerapan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur tentang kebebasan pers di Indonesia. Tampaknya ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hak-hak pers dalam melakukan peliputan di lapangan.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi solar subsidi, termasuk pengelola SPBU dan lembaga desa seperti Bumdes. Selain itu, pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab pers diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang mungkin timbul di lapangan. Upaya untuk menciptakan distribusi yang lebih efisien dan efektif harus tetap mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.(Red)