MENTOK, BANGKA BARAT – Senin, 8 Juni 2026 — Keresahan kembali menyelimuti masyarakat nelayan di wilayah perairan Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejumlah warga dan nelayan mengeluhkan aktivitas tambang timah ilegal yang diduga terus beroperasi pada malam hari hingga menjelang pagi menggunakan ponton isap produksi (PIP) di kawasan tangkap nelayan Tembelok dan Kerangan.
Menurut keluhan masyarakat, aktivitas penambangan tersebut diduga berlangsung berulang kali dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan nelayan tradisional. Warga menilai kegiatan tersebut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir, termasuk habitat biota laut yang menjadi penopang mata pencaharian mereka.
Para nelayan mengaku hasil tangkapan mereka mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Mereka khawatir aktivitas penambangan yang berada di sekitar wilayah tangkap ikan dapat berdampak terhadap keberlangsungan sumber daya laut dalam jangka panjang.
“Kami hanya menggantungkan hidup dari laut. Jika wilayah tangkap terus terganggu, bagaimana kami memberi makan keluarga dan menyekolahkan anak-anak kami?” ungkap salah seorang nelayan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Masyarakat pesisir juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Mereka menilai kawasan laut bukan hanya sumber ekonomi saat ini, tetapi juga warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Menurut warga, jika pengelolaan sumber daya alam tidak dilakukan secara bertanggung jawab, maka dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat pesisir dalam jangka waktu yang panjang.
Yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan aktivitas yang disebut berlangsung berulang kali. Sebagian warga mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan yang diduga tidak memiliki izin tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas yang dilaporkan warga agar kepastian hukum dapat ditegakkan dan kondisi di lapangan menjadi jelas.
Atas kondisi yang mereka rasakan, masyarakat nelayan meminta perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk turun langsung melihat situasi di lapangan.
Mereka berharap ada langkah konkret berupa:
🔹 Pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah pesisir.
🔹 Penindakan terhadap kegiatan yang terbukti melanggar hukum.
🔹 Perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional.
🔹 Upaya menjaga kelestarian ekosistem laut demi keberlangsungan generasi mendatang.
Bagi masyarakat pesisir, laut bukan sekadar hamparan air, melainkan sumber kehidupan yang menopang keluarga mereka setiap hari.
“Kami tidak meminta banyak. Kami hanya ingin laut tetap lestari agar kami bisa terus bekerja dan anak cucu kami masih memiliki masa depan,” ujar seorang nelayan.
Kini harapan masyarakat tertuju kepada pemerintah dan aparat terkait untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai hukum yang berlaku, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat pesisir.
