JAKARTA, PersKpkNews.com – Dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap terjaga di tengah dinamika nasional.
Survei terbaru Poltracking Indonesia periode 2–8 Maret 2026 menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat masih berada pada level tinggi.
Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden tercatat mencapai 74,1 persen. Sementara itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahkan sedikit lebih tinggi, yakni 75,1 persen.
“Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujar Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi dalam rilis survei bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran yang disiarkan melalui akun YouTube Poltracking TV, Senin (13/4/2026).
Masduri menjelaskan, angka tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional.
Tingginya kepercayaan publik juga mencerminkan legitimasi pemerintah yang tetap kuat dalam menjalankan berbagai kebijakan.
Menurutnya, stabilitas dukungan ini tidak lepas dari sejumlah program pemerintah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Program-program tersebut dinilai memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat persepsi positif terhadap pemerintah.
“Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis disebut menjadi kebijakan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.
Efektivitas program tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap tinggi.
Capaian 74,1% kepuasan dan 75,1% kepercayaan di tengah tahun kedua pemerintahan menunjukkan modal politik yang kuat bagi Prabowo-Gibran untuk mendorong program prioritas.
Tingginya angka MBG sebesar 36,5% menegaskan bahwa kebijakan yang menyasar kebutuhan dasar seperti pangan memiliki daya ungkit elektoral dan stabilitas sosial paling besar.
Ini menjadi sinyal bahwa strategi “politik perut” masih efektif menjaga legitimasi, terutama ketika disalurkan tepat sasaran dan dirasakan harian oleh warga.