Maros perskpknews.com – Kondisi Jembatan Haji Bohari di Kabupaten Maros semakin mengkhawatirkan setelah hampir dua dekade berdiri. Talud bagian bawah jembatan dilaporkan tergerus air, badan jembatan mengalami kerusakan, dan akses warga terganggu. Hingga kini, perbaikan belum juga dilakukan.
Pada 29 April 2025, tim ahli pemerintah daerah disebutkan telah melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk pengukuran, pendokumentasian, serta menerima serah terima lahan dari keluarga besar H. Bohari. Namun setelah kegiatan tersebut, warga menilai belum ada tindak lanjut berupa perbaikan fisik di lokasi.
Akibat kerusakan yang makin parah, masyarakat setempat bergotong royong membangun jalur sementara menggunakan bambu dan papan agar kendaraan roda dua tetap dapat melintas.
Jembatan Haji Bohari merupakan akses vital yang digunakan warga, pedagang, serta anak-anak yang berangkat ke sekolah. Kerusakan jembatan disebut memengaruhi aktivitas harian masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Sejumlah warga menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret. Masdar, salah seorang warga, menyatakan bahwa masyarakat tidak menuntut sesuatu di luar kewajaran, tetapi meminta agar hak mereka atas infrastruktur yang layak dipenuhi.
“Semua pembangunan berasal dari uang rakyat. Kalau anggarannya dari pajak warga, semestinya pemerintah malu membiarkan jembatan ini rusak terus,” ujarnya.
Warga juga mempertanyakan prioritas pembangunan pemerintah daerah setelah melihat proyek lain berjalan lancar. Salah satu contoh yang disorot warga adalah pembangunan fasilitas toilet di kantor Bupati Maros yang menelan anggaran sekitar Rp397 juta. Mereka menilai proyek tersebut terealisasi tanpa hambatan, sementara perbaikan jembatan yang bersifat mendesak justru tertunda.
Di tengah kekecewaan, sebagian masyarakat berharap ada perhatian tambahan dari figur publik yang dikenal fokus pada isu pelayanan publik, seperti Kang Dedi Mulyadi, untuk ikut menyoroti kondisi Jembatan Haji Bohari.
Menurut warga, perbaikan talud dan perawatan rutin sebenarnya sudah cukup untuk mengamankan struktur jembatan.
“Yang mahal itu bukan biaya perbaikan jembatan. Yang mahal adalah ketidakpedulian pemerintah,” kata seorang warga lainnya.
Warga berharap pemerintah Kabupaten Maros segera mengambil langkah strategis untuk memastikan keselamatan pengguna jembatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Hingga berita ini disusun, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah daerah terkait kelanjutan rencana perbaikan.
Redaksi KPK TIPIKOR News Sul-Sel: Chemal Rusanda.
