Site icon KPK TIPIKOR NEWS

Muarif Bungkam saat di konfirmasi wartawan, terkait DD tahun 2025.

Muarif Bungkam saat di konfirmasi wartawan, terkait DD tahun 2025.



Mesuji Lampung – Kepala Desa Mukti Karya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji Lampung, Muarif, memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran dana desa tahun 2025. Anggaran tersebut berjumlah Rp. 1.193.246.000, dengan penyaluran sebesar Rp. 715.947.600.
Rincian Kegiatan Dana Desa 2025


Berikut rincian kegiatan yang didanai oleh anggaran dana desa tahun 2025:
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 7.264.260
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp 3.460.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa Rp 86.720.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa Rp 37.619.500
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 27.410.000
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Rp 1.764.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 13.080.000
Penyelenggaraan Posyandu Rp 20.877.414
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Rp 11.250.000
Pembinaan PKK Rp 4.620.000
Keadaan Mendesak Rp 64.800.000
Keadaan Darurat Rp 6.000.000
Penanggulangan Bencana Rp 2.400.000
Penyertaan Modal Rp 239.000.000
Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Rp 3.598.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp 45.050.000
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Rp 5.300.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp 15.403.000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Rp 3.165.000
Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan Rp 10.000.000
Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan Rp 17.988.863
Dugaan Penyimpangan dan Tuntutan Transparansi


Hasil investigasi oleh tim media menemukan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa terkait penggunaan dana tersebut. Tim investigasi media menyerukan audit yang komprehensif dan transparansi penuh dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memastikan akuntabilitas dan kejelasan dalam pengelolaan anggaran dana desa.


Langkah selanjutnya adalah menunggu respon dari pihak-pihak terkait atas permintaan audit dan transparansi yang diajukan oleh tim investigasi media. Publik berharap agar kasus ini dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel.

Exit mobile version