Perskpknews.com Makassar, 30 Agustus 2025 — Gelombang aksi protes yang bermula di depan Gedung DPR RI sejak Senin (25/8/2025) kini meluas menjadi rentetan kerusuhan di berbagai daerah. Ribuan massa turun ke jalan menolak kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat di tengah kondisi ekonomi sulit.
Awal Aksi di Senayan, senin (25/8), ratusan massa memadati halaman Gedung DPR RI. Teriakan penolakan bergema, menuntut agar wakil rakyat membatalkan kebijakan tunjangan yang dianggap tidak masuk akal. Aksi berlanjut Kamis (28/8) dan memuncak pada Jumat (29/8) dengan jumlah peserta yang semakin membesar.
Kemarahan publik semakin tersulut setelah beredar video sejumlah anggota DPR berjoget ria usai rapat. Adegan itu dinilai sebagai simbol ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat.
Di tengah aksi besar pada Jumat (29/8), tragedi terjadi. Seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21*, tewas setelah terlindas kendaraan taktis barracuda milik kepolisian. Insiden ini langsung memicu gelombang kemarahan baru dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga sesama pengemudi ojek online.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas 213 organisasi mengecam keras tindakan aparat. Mereka menilai pola represif sudah menjadi kebiasaan Polri dan mengabaikan hak asasi manusia.
Dalam deklarasi bersama di Jakarta, Jumat (29/8), Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan 12 tuntutan utama. Di antaranya: pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, penghentian tindakan represif aparat, hingga desakan agar Presiden mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Koalisi juga menuntut DPR dan pimpinan partai politik memberi sanksi kepada anggota dewan yang dianggap memicu kemarahan publik. Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, hingga Nafa Urbach disebut secara terbuka.
Selain itu, mereka meminta pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM serius, termasuk insiden yang menewaskan Affan Kurniawan.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan. Ia berjanji pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa aparat yang terbukti bersalah akan ditindak sesuai hukum.
“Peristiwa ini harus diusut tuntas. Demokrasi tidak boleh dikotori oleh tindakan berlebihan aparat,” ujar Presiden dalam keterangan resmi.
Pada Jumat malam (29/8), kerusuhan menjalar ke Gedung DPRD Kota Makassar. Massa aksi membakar gedung dan puluhan kendaraan di halaman kantor. Rapat paripurna yang tengah berlangsung mendadak berubah panik. Tiga korban meninggal dunia, Saiful (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat), Akbar alias Abay (staf di bidang Humas DPRD Makassar), dan Sarinawati (asisten pribadi Andi Tenri Uji, anggota DPRD Fraksi PDIP). Wali Kota Makassar Munafri Appi Arifuddin, Wakil Wali Kota, dan sejumlah legislator terpaksa dievakuasi dengan sepeda motor melalui jalur belakang gedung.
Gedung DPRD Makassar luluh lantak, sementara aksi massa kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Sulawesi Selatan. Lemparan batu dan teriakan “revolusi” menggema di tengah penjagaan ketat aparat.
Sabtu dini hari (30/8), massa beralih ke Mapolres Jakarta Timur. Ribuan orang menyerang, membakar tujuh mobil, dan melempar bom molotov ke halaman kantor polisi. Ledakan dari kendaraan yang terbakar menambah kepanikan warga sekitar.
Tidak hanya di Jakarta Timur, lima kantor polisi lain juga menjadi sasaran serangan beruntun: Polsek Matraman, Makasar, Ciracas, Jatinegara, dan Cipayung. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sekaligus menangkap sejumlah orang yang diduga pelaku penyerangan.
Gelombang demonstrasi yang bermula dari kebijakan tunjangan DPR kini menjelma menjadi krisis politik dan keamanan. Tewasnya Affan Kurniawan, kerusuhan di Makassar, hingga serangan ke kantor polisi di Jakarta menandai bahwa suara rakyat sedang berada dalam titik kulminasi.
Tragedi ini menjadi ujian berat bagi demokrasi Indonesia: apakah suara rakyat benar-benar akan didengar, atau justru terus terabaikan di tengah bara yang kian membesar. (Red*)
Tim Redaksi Tri Media