Jakarta, PersKpknews.com – Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat kabinet Merah Putih di Jakarta meminta untuk menghilangkan peran distributor dalam arus distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, dikutip dari cuplikan video yang beredar luas di berbagai platform sosial media oleh media ini, Rabu 13 Agustus 2025.
Presiden RI ke-8 ini menegaskan bahwa pupuk subsidi milik pemerintah. Ditebus olehpemerintah, untuk rakyat. Para distributor tidak punya hak mengambil keuntungan dari kegiatan jasa penyaluran pupuk bersubsidi ke 30 juta petani di Indonesia !
Kekayaan Indonesia Dikelola Pemerintah Untuk Kepentingan Rakyat.
Presiden Prabowo memaklumi jika ada pihak yang memandang Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja , sedang dalam situasi kegelapan dengan berbagai alasan. Tetapi dirinya justru sangat optimis dan bangga sebagai Presiden Indonesia saat ini. Kekuasaan yang didapatkannya dari hasil proses demokrasi digunakan untuk mengelola aneka sumber daya alam untuk sebesarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Presiden tidak perduli jika ada yang kecewa , termasuk 29.000 distributor yang diminta untuk tidak dilibatkan lagi dalam arus distribusi pupuk bersubsidi ke para petani di Indonesia. Permintaan Presiden ini berangkat dari fakta lapangan yang menunjukan bahwa sebenarnya para distributor tidak berkontribusi terhadap program prioritas pemerintah akan pupuk subsidi bagi petani penerima manfaat program ini. Yang terjadi justru para distributor hanya mau mengambil manfaat dari program pupuk subsidi untuk memperkaya diri dari kolega para distributor lewat fee sebesar Rp 50/ kg pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton bagi 14,7 juta petani penerima manfaat di seluruh Indonesia, yang telah ditebus oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 54 triliyun tahun anggaran 2025.
” Saya sih, tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dalam kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap-gelap, Monggo. Tapi kalau Saya lihat, Saya Optimis ! Saya bangga sekarang, jadi Presiden Indonesia. Kekayaan kita akan kita kuasai. Akan kita kelola untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Mungkin banyak yang kecewa, tetapi dibandingkan dengan ratusan juta rakyat kita yang akan merasa bahagia, ya itu tugas pemerintah,” ungkap Presiden.
Pupuk Bersubsidi Milik Pemerintah , Bukan Barang Dagangan Distributor !
Ketua Umum Partai Gerindra dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI meminta kepada jajaran terkait untuk lebih menyederhanakan
arus distribusi pupuk bersubsidi dari pabrik pupuk milik pemerintah menuju para petani sebagai pahlawan pangan nasional. Peran para perantara di lini pertama di pabrik pupuk hingga lima keeempat atau terakhir di kios pengecer sebagai titik serah terima kepada para petani, diminta oleh Presiden untuk segera dihilangkan!
” Waktu Saya minta disederhanakan arus pupuk ke petani. Pupuk dari pabrik milik pemerintah. Pupuknya disubsidi pemerintah, uang rakyat. Kenapa terlalu banyak perantara. Kenapa terlalu banyak midleman – midleman. Hak apa mereka itu mengutip-ngutip ? Uang rakyat, untuk rakyat ! Jadi, Saya minta hilangkan itu semua. Setelah itu ada yang datang kepada saya , Pak , ada 29.000 distributor yang marah sama Bapak. Hati-hati loh Pak, mereka punya konstituen. Saya tanya kepada Menteri Pertanian, ada berapa petani di Indonesia? 30 juta. Kelurga mereka 4 orang. Oooh, lebih baik saya bela rakyat yang 120 juta itu daripada mereka !
290.000 lawan 120 juta menang siapa?, ” tutur Presiden seraya mengakiri sambutannya : ” Tapi saudara-sudara, rakyat yang punyak hak. Kedaulatan ditangan rakyat. Kami dipilih rakyat. Inilah kita-kita yang dipilih rakyat. Kau suka tidak suka, ya, ini pilihan rakyat !, ” tegas Presiden Prabowo Subianto dihadapan para Mentri yang menghadiri rapat kabinet.
Ulah Distributor Picu Kenaikan Harga Tebus Pupuk Bersubsidi !
Permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan peran para distributor dalam distribusi pupuk bersubsidi ke para petani penerima manfaat program ini bukannya tanpa alasan dan tujuan. Temuan hasil investigasi mendalam dari Lembaga Monitoring Independen NTT ( LMI – NTT) bersama media ini pada ratusan kelompok tani di 169 desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat, Flores – Nusa Tenggara Timur ( NTT). Para pengecer menaikan harga tebus pupuk subsidi ke para petani melampaui harga eceran tertinggi ( HET) sebesar antara Rp 280.000 hingga Rp 350.000/ pasang untuk jenis pupuk urea dan Ponska masing-masing berukuran 50 kg/ sak, dari seharusnya hanya Rp 227.500/ pasang. Hal ini dilakukan oleh para pengecer untuk menutupi kerugian akibat ongkos angkut pupuk bersubsidi dari lini 3 di gudang pengecer di Labuan Bajo dan Ruteng munuju lini 4 di gudang pengecer di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat sangat tinggi. Sedangkan biaya angkut yang disediakan oleh Distributor dinilai sangat minim yakni hanya Rp 5.250 hingga Rp 6.000/ sak ukuran 50 kg. Sementara biaya angkut untuk pupuk subsidi dari gudang pengecer di lini 4 di kecamatan menuju rumah warga penerima pupuk subsidi sebesar minimal Rp 10.000 hingga Rp 25.000 per sak pupuk subsidi jenis urea dan ponska ukuran masing-masing 50 kg. Peran distributor mengantar pupuk subsidi dari lini 3 menuju lini 4 tidak dijalankan dan dibebankan kepada para pengecer. Saat yang sama , para distributor terima fee sebesar Rp 50/ sak x 14.500 ton atau setara dengan 145 juta kg untuk kurang lebih sekitar 30.000 petani penerima manfaat di Kabupaten Manggarai Barat 2025. Fakta ini menguatkan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan keterlibatan distributor dalam distribusi pupuk subsidi di Indonesia!
Penulis , Adrianus Jehamat. Ketua Kelompok Tani Waka Bangkit Dan Maju.
Puing , 13 Agustus 2025.
