Perskpknews.com PANGKEP, 2 Agustus 2025 — Proyek pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan nilai anggaran mencapai Rp5 miliar kini menjadi sorotan tajam publik. Bangunan yang baru rampung beberapa bulan lalu telah mengalami keretakan di sejumlah titik, menimbulkan kekhawatiran serius terkait kualitas konstruksi dan dugaan kelalaian dalam pengawasan teknis.
Temuan awal dilaporkan oleh Tim Investigasi Media KPK Tipikor News Sulawesi Selatan bersama sejumlah jurnalis media lokal yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek. Dalam dokumentasi lapangan, terlihat jelas keretakan pada bagian dinding hingga struktur utama bangunan yang seharusnya masih dalam kondisi prima mengingat usianya belum genap enam bulan.
Sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek mengungkapkan kekecewaan mereka. Selain merasa dirugikan, warga menduga terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
“Kalau baru beberapa bulan selesai tapi sudah retak-retak, ada yang tidak beres. Uang negara miliaran rupiah digunakan tapi hasilnya seperti ini? Kami minta penegakan aturan. Jangan sampai proyek publik dijadikan ajang bancakan,” ungkap seorang warga, Jumat (1/8/2025), yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah proyek ini dibangun sesuai spesifikasi teknis, atau sekadar formalitas pengerjaan demi mengejar anggaran? Dugaan pengabaian kualitas dan lemahnya pengawasan melekat menyeruak di tengah minimnya transparansi pelaksanaan proyek tersebut.
Lebih mengkhawatirkan, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun instansi pemerintah terkait yang bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut. Padahal, proyek yang menggunakan dana publik idealnya diawasi secara ketat dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Desakan agar dilakukan audit forensik terhadap proyek ini terus menguat. Beberapa elemen masyarakat sipil, termasuk aktivis antikorupsi dan media independen, menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kemungkinan pelanggaran dalam proses tender, spesifikasi bangunan, hingga aliran dana proyek.
“Ini bukan sekadar soal bangunan retak, tapi soal kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran. Pemerintah tidak boleh diam. Audit menyeluruh harus segera dilakukan,” tegas seorang anggota tim investigasi KPK Tipikor News.
Masyarakat berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar setiap proyek yang dibiayai oleh anggaran negara benar-benar dilaksanakan dengan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas tinggi. Transparansi dan penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
*(KPK Tipikor News | Pangkep)*
