Pariaman – Angin laut Pantai Nareh berembus lembut siang itu, namun suasana di tepian pantai jauh dari santai. Debur ombak bersahutan dengan suara lantang para jurnalis dan pegiat sosial yang berkumpul bukan untuk berlibur, tetapi untuk satu misi penting: menyuarakan perlawanan terhadap praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan.
Pungli yang dibungkus dalih “uang komite”, “uang perpisahan”, hingga indikasi penyalahgunaan Dana BOS di sekolah-sekolah wilayah Pariaman, menjadi sorotan tajam dalam pertemuan ini.
Dalam forum santai namun penuh semangat itu, jurnalis dari berbagai media seperti Zonadinamika.com (Buyung), Kabardaerah.com (Abdul Saril), serta Beritaeditorial.com (Afridon), duduk bersama LSM Penjara (En) dan jurnalis investigasi dari KPK Tipikor News seperti Rizal dan Januar. Mereka menyepakati satu hal: pendidikan adalah hak, bukan ladang eksploitasi.
Kebersamaan ini menghasilkan sebuah keputusan strategis: membentuk Jaringan Jurnalis Kontrol Sosial. Sebuah aliansi yang berkomitmen aktif memantau transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di Pariaman.
“Sekolah harus jadi tempat aman dan bersih dari pungutan ilegal. Jangan sampai anak-anak gagal sekolah karena orang tuanya tak mampu bayar uang perpisahan yang tidak seharusnya diwajibkan,” tegas Buyung.
Rizal, jurnalis investigatif, menyebut praktik pungutan berkedok “kesepakatan komite” kini sudah sangat sistematis dan berpotensi mengarah pada korupsi. “Ada pungutan sampai jutaan rupiah tanpa dasar hukum yang jelas. Ini praktik pemiskinan terstruktur,” katanya.
Para jurnalis yang tergabung dalam gerakan ini menegaskan bahwa langkah mereka bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi aksi kolektif yang dilandasi Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Independensi, verifikasi informasi, dan keberpihakan pada publik menjadi pijakan moral utama.
“Jurnalis adalah pelayan kepentingan publik, bukan alat penguasa. Kita harus berani, tapi juga bertanggung jawab,” ujar Afridon, wartawan senior yang menjadi motor inisiatif ini.
Seruan para jurnalis ini juga ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Pariaman dan aparat penegak hukum agar segera mengevaluasi praktik pungutan di sekolah negeri dan swasta. Mereka mendesak pengawasan yang lebih ketat dan transparansi anggaran pendidikan.
Kepada masyarakat, Abdul Saril menyampaikan pesan penting: “Jika ada pungli, laporkan. Kami siap bantu soroti dan kawal hingga tuntas melalui media dan jalur hukum.”
Gerakan ini tidak berhenti pada deklarasi. Dalam waktu dekat, mereka akan menyusun laporan investigatif bersama, menggelar diskusi publik, dan membuka posko pengaduan untuk masyarakat.
“Pantai ini jadi saksi bahwa kami tidak akan diam. Dari sini, gelombang perubahan kami mulai,” tutup Januar, menatap laut seolah meyakini bahwa gelombang keadilan akan menyapu bersih praktik curang dari dunia pendidikan.(tim)