Ambon, 25 Maret 2025 – Istri Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diduga menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Informasi ini mencuat setelah media KPK TIPIKOR News Maluku menemukan bahwa sang istri menggunakan mobil dinas pemerintah daerah untuk urusan pribadi di Kota Ambon.
Berdasarkan hasil investigasi, istri Bupati SBT diketahui menginap di Hotel Atlantic, Jalan Ayapati, Kota Ambon, dengan menggunakan kendaraan dinas berpelat merah milik Pemkab Seram Bagian Timur. Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara ini pun memicu berbagai reaksi, terutama mengingat sang suami baru saja dilantik sebagai Bupati.
Mobil Dinas Dipakai untuk Kepentingan Pribadi
Sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa mobil dinas berpelat merah yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pemerintahan justru dipakai untuk kepentingan pribadi oleh istri Bupati. “Mobil itu bukan untuk urusan dinas, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Tindakan ini menjadi sorotan publik karena penggunaan fasilitas negara harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan aturan, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan, bukan untuk keperluan pribadi atau berfoya-foya.
Sorotan Publik terhadap Pejabat Daerah
Sejumlah pihak mempertanyakan etika pejabat daerah yang diduga menyalahgunakan aset negara di awal masa jabatan. “Baru saja menjabat sebagai Bupati, tapi istri sudah berperilaku seperti ini. Bagaimana dengan kepemimpinannya ke depan?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga Kabupaten Seram Bagian Timur berharap adanya transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak terkait. “Jika benar ada penyalahgunaan fasilitas negara, maka seharusnya ada tindakan tegas dari pihak berwenang,” tambahnya.
Menunggu Klarifikasi dari Pemkab SBT
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati Seram Bagian Timur atau Pemkab SBT mengenai dugaan ini. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut.
Penyalahgunaan fasilitas negara merupakan pelanggaran etika dan dapat berdampak pada citra pemerintahan. Oleh karena itu, publik menanti langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penggunaan aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.