Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras KPK beserta jajaran dalam memberantas korupsi, yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagaimana diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Menkopolkam Budi Gunawan kepada awak media usai pertemuan.
Dalam diskusi tersebut, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pembahasan berfokus pada langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini, KPK telah tergabung dalam dua desk yang dibentuk sejak 3 November 2024, yaitu Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Pengembalian Devisa Negara.
“KPK juga direncanakan akan bergabung dalam desk tambahan, seperti Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan yang saat ini sedang direncanakan,” jelasnya.
Selain itu, aspek transparansi dan pengawasan berbasis risiko turut menjadi perhatian utama. Budi Gunawan menyebut bahwa edukasi dan kampanye antikorupsi menjadi prioritas untuk memperkuat langkah pencegahan.
“Kemenkopolkam akan mendukung konektivitas KPK dengan kementerian dan pemerintah daerah melalui teknologi dan digitalisasi. Ini bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran negara sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan harapannya agar sinergi antara KPK dan pemerintah semakin erat. Menurutnya, koordinasi yang baik akan mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif.
“Kami berharap kerja sama ini terus ditingkatkan sehingga tujuan pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan, dapat tercapai dengan optimal,” tegas Setyo Budiyanto.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan KPK, langkah pemberantasan korupsi diharapkan dapat semakin terintegrasi, transparan, dan efektif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.