Batang Anai, 3 Januari 2025 – Aksi dramatis terjadi di SD 2 Batang Anai, Nagari Kasang, saat orang tua murid dan tokoh masyarakat terpaksa membuka paksa gembok yang dipasang oleh seorang kontraktor. Gembok tersebut diketahui dipasang sebagai bentuk protes karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) belum membayar biaya proyek sekolah, meskipun tahun ajaran baru telah dimulai.
Kontraktor yang mengerjakan proyek rehabilitasi sekolah tersebut mengklaim bahwa pihaknya belum menerima pembayaran sesuai kontrak. “Kami sudah menunggu selama berbulan-bulan, tetapi hingga kini belum ada kejelasan dari Dikbud. Kami terpaksa mengambil langkah ini agar hak kami diperhatikan,” ujar perwakilan kontraktor saat ditemui di lokasi.
Namun, tindakan ini mendapat reaksi keras dari orang tua murid. Mereka menganggap bahwa menggembok sekolah adalah langkah yang merugikan siswa. “Anak-anak kami sudah ketinggalan pelajaran. Sekarang, mereka harus menghadapi pintu sekolah yang digembok. Ini tidak bisa dibiarkan,” ungkap salah satu orang tua murid dengan nada kesal.
Tokoh masyarakat Nagari Kasang juga angkat bicara. Mereka menilai tindakan kontraktor tersebut tidak pantas, terutama karena pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin. “Kami memahami masalah kontraktor, tetapi cara ini melanggar hak anak-anak untuk belajar. Kami akan mengawal kasus ini agar pemerintah segera menyelesaikan kewajibannya,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Setelah mediasi singkat antara warga, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah, orang tua murid memutuskan untuk membuka paksa gembok tersebut agar kegiatan belajar mengajar bisa segera dilanjutkan. “Ini demi anak-anak. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” tambah salah seorang warga.
Sementara itu, pihak Dikbud belum memberikan tanggapan resmi terkait keterlambatan pembayaran tersebut. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan menyelesaikan konflik ini agar tidak berdampak lebih buruk pada proses pendidikan di SD 2 Batang Anai.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar mengutamakan kepentingan pendidikan dalam setiap pengambilan keputusan.
